PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Faisal Islami, mengusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengambil alih kembali pengelolaan parkir dari pihak ketiga. Usulan ini disampaikan karena kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih jauh dari potensi sebenarnya di lapangan.
"Sudah berjalan hampir lima tahun sejak 1 September 2021 dikelola pihak ketiga, tapi dari segi pelayanan kepada masyarakat masih kurang, lalu kontribusi terhadap PAD juga masih minim. Pemko harus berani mengevaluasi pengelolaan parkir pihak ketiga ini karena potensi parkir di Pekanbaru ini jelas sangat besar, tetapi yang masuk ke kas daerah masih kecil,” kata Faisal, Rabu (13/5/2026).
Menurut Faisal, potensi pendapatan parkir di Kota Pekanbaru sangat besar seiring terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Namun, pendapatan yang masuk ke kas daerah dinilai belum maksimal.
Padahal, jumlah kendaraan bermotor di Pekanbaru pada tahun 2026 diperkirakan sudah mencapai sekitar 1,76 juta unit. Dengan angka tersebut, sektor parkir seharusnya mampu memberikan pemasukan yang lebih besar bagi daerah.
"Waktu kami (Komisi IV) panggil PT YSM, mereka itu menyetor rata-rata Rp20 juta per hari ke kas Pemko. Di satu sisi, setiap tahun jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Artinya, pendapatan parkir juga harus naik," ujarnya.
Faisal menilai selama pengelolaan parkir diserahkan kepada PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) selaku pihak ketiga, belum terlihat perubahan signifikan terhadap peningkatan PAD maupun pelayanan parkir di lapangan.
“Saya rasa pakai pihak ketiga ini tidak ada perubahan, malah PAD bocor,” ucap Faisal.
Meski begitu, DPRD Pekanbaru sendiri menegaskan tidak anti terhadap keterlibatan pihak ketiga atau swastanisasi. Namun, kerjasama harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
“Kita bukan anti pihak ketiga. Swastanisasi boleh kalau itu memang membantu masyarakat UMKM dan PAD meningkat. Tapi kalau PAD tidak bertambah dan hanya menguntungkan korporasi, itu tidak ada gunanya,” cetusnya.
Politisi NasDem ini juga menilai fasilitas parkir di Pekanbaru belum memberikan perubahan signifikan sejak bekerjasama dengan pihak ketiga sudah berjalan hampir 5 tahun. Salah satunya parkir elektronik yang hingga kini belum berjalan maksimal.
Padahal, sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS dinilai penting untuk mencegah kebocoran pendapatan. “Mesin EDC atau ya sekarang zamannya bayar pakai QRIS itu harusnya sudah ada diterapkan di seluruh zona parkir. Tapi sampai sekarang sudah mau 5 tahun sejak dikelola pihak ketiga belum maksimal dan belum memenuni harapan,” sebutnya.
Karena itu, Faisal mendesak Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi kerjasama pengelolaan parkir dengan PT Yabisa Sukses Mandiri.
Ia menilai pengelolaan parkir akan lebih baik jika dikembalikan ke Dinas Perhubungan agar lebih akuntabel dan bisa menekan kebocoran PAD.
“Kita dukung penuh Walikota untuk evaluasi sistem parkir ini, kalau bisa kontraknya diputus saja dan parkir dikelola kembali oleh Pemko Pekanbaru melalui Dishub,” tutup Faisal.
Sebagaimana diketahui, PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) resmi mengelola parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru sejak 1 September 2021. Dalam perjanjian kerja sama dengan Dishub Pekanbaru, kontrak pengelolaan parkir berlangsung selama 10 tahun dengan potensi parkir disebut mencapai Rp409 Miliar. (end)
