Demo Kantor Walikota Pekanbaru, Massa FAMR Desak Pemutusan Kontrak Pengelola Parkir YSM

datariau.com
1.008 view
Demo Kantor Walikota Pekanbaru, Massa FAMR Desak Pemutusan Kontrak Pengelola Parkir YSM
Foto: Cakaplah.com
Seratusan massa yang tergabung dalam Forum Aktivis Mahasiswa Riau (FAMR) menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Selasa (28/4/2026).

PEKANBARU, datariau.com - Seratusan massa yang tergabung dalam Forum Aktivis Mahasiswa Riau (FAMR) menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Selasa (28/4/2026).

Dalam aksi itu, massa mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi sekaligus memutus kontrak kerja sama pengelolaan parkir dengan PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM).

Koordinator lapangan aksi Ahmad Nasir menyebut, kerja sama pengelolaan parkir yang telah berjalan sejak 2021 belum memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat maupun kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

“Selama hampir lima tahun berjalan, kami menilai pengelolaan parkir belum menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kontribusinya terhadap PAD juga dinilai masih jauh dari harapan. Karena itu kami meminta Pemko mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi hingga memutus kontrak jika memang diperlukan,” tegas Ahmad Nasir dalam orasinya.

Massa juga menyoroti dugaan belum optimalnya penerapan sejumlah kebijakan dalam pengelolaan parkir, termasuk sistem pembayaran non-tunai atau elektronik yang dinilai belum berjalan maksimal.

Menurut massa sebagai pihak pengelola, perusahaan seharusnya patuh terhadap kebijakan terbaru yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk terkait penyesuaian tarif parkir.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sedikitnya tujuh tuntutan. Di antaranya meminta PT Yabisa Sukses Mandiri tidak lagi menjadi pengelola parkir di Pekanbaru, mendukung penuh langkah tegas Walikota Pekanbaru dalam menata ulang sistem parkir, serta mendorong transparansi atas kontrak kerja sama yang disepakati selama 10 tahun.

Massa juga menilai durasi kontrak yang cukup panjang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama tersebut demi memastikan pengelolaan parkir benar-benar memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar