JAKARTA, datariau.com - Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme terhadap prospek perekonomian nasional sekaligus menegaskan komitmen mengembalikan sistem ekonomi Indonesia pada amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.
Menurut Handi, pidato Presiden mencerminkan cara pandang pemerintah bahwa ekonomi tidak hanya diposisikan sebagai persoalan teknokratis dan administratif semata, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen politik kebangsaan yang harus diarahkan dan dijalankan secara serius.
Ia menyambut positif target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sebesar 5,8-6,5 persen pada 2027 dan diarahkan mencapai 8 persen pada 2029. Selain itu, pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap PDB, tingkat kemiskinan turun menjadi 6-6,5 persen, serta angka pengangguran berada di rentang 4,3-4,87 persen.
“Kita menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8-6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8-2,4 persen PDB,” kata Handi.
Baca juga:Webinar Universitas Paramadina Soroti Ancaman Defisit BPJS Kesehatan, Penunggakan Iuran Tembus Rp28 Triliun
Ia menilai target-target tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Karena itu, Handi menyatakan dukungan terhadap arah dan sasaran ekonomi yang telah dipaparkan Presiden.
Namun, Handi mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan di lapangan.
“Kita mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut. Tetapi, kita juga perlu mengingatkan bahwa terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi,” ujarnya.
Baca juga:Rupiah Makin Lemah, Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi Baru?
Menurut Handi, visi politik yang kuat harus diterjemahkan ke dalam reformasi ekonomi yang konkret, terukur, dan implementatif. Ia mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, target pertumbuhan ekonomi dinilai sangat optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan domestik. Hal ini tercermin dari asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800-17.500 per dolar AS, yang menunjukkan pemerintah mengakui adanya tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar sebagai fondasi pencapaian target pertumbuhan.
Kedua, Handi menilai pidato Presiden belum memberi penjelasan yang cukup mengenai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini, ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.
Meski hilirisasi kembali menjadi agenda utama, tanpa strategi industrialisasi yang jelas, kebijakan tersebut dinilai berisiko memperkuat ekonomi ekstraktif dibanding membangun basis manufaktur berteknologi tinggi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” katanya.
Baca juga:Rupiah Makin Lemah, Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi Baru?
Ketiga, Handi menyoroti tantangan antara ekspansi berbagai program prioritas pemerintah dengan kapasitas fiskal negara. Dengan target belanja negara mencapai 14,8 persen PDB sementara pendapatan negara hanya berada pada kisaran 11,82??"12,4 persen PDB, ruang fiskal dinilai masih terbatas dan ketergantungan terhadap utang tetap cukup tinggi.
Ia menegaskan reformasi perpajakan harus terus diperkuat agar disiplin fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.
“Kita mendukung keberlajutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan,” ujarnya.
Keempat, meskipun pidato Presiden mengusung semangat “ekonomi untuk rakyat”, Handi menilai persoalan ketimpangan ekonomi belum dijawab secara memadai. Target penurunan rasio gini menjadi 0,362??"0,367 memang dinilai positif, namun distribusi hasil pertumbuhan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Menurutnya, selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan bersifat oligopolistik, pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan turunan yang lebih dirasakan langsung oleh masyarakat menengah dan bawah.
Kelima, aspek kualitas belanja negara dinilai belum mendapat perhatian yang cukup. Handi mengatakan ekspansi fiskal yang direncanakan harus diiringi jaminan peningkatan kualitas belanja agar menghasilkan dampak nyata bagi sektor riil.
“Masalah klasik yang masih kita hadapi, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR yang tinggi belum dijawab secara sistemik,” katanya.
Baca juga:Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Angka Tinggi yang Menyimpan Beban Berat
Ia berharap pemerintah memperkuat reformasi tata kelola anggaran agar peningkatan belanja negara tidak sekadar memperbesar defisit, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Meski demikian, Handi mengapresiasi kehadiran Presiden secara langsung dalam penyampaian KEM-PPKF 2027. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik nasional yang strategis, bukan sekadar dokumen teknokratis.
Handi menilai fokus pemerintah pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.
“Tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi,” tegas Handi.
Ia menambahkan, target besar dalam KEM-PPKF hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk itu, ia menantikan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan fiskal pemerintah dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang dijadwalkan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2026 mendatang.***
Baca juga:PIER Universitas Paramadina dan KAS Jerman Gelar Pelatihan Guru untuk Pendidikan Demokrasi
