JAKARTA, datariau.com - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional yang pada akhirnya berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, aktivitas politik tersebut berlangsung di tengah situasi ekonomi yang membutuhkan stabilitas serta kepastian bagi dunia usaha dan investor.
Prof. Didik menyampaikan, rangkaian safari politik yang diawali dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia tidak dapat dipandang sekadar sebagai kunjungan biasa. Ia menilai langkah tersebut memiliki implikasi politik yang mengarah pada kontestasi politik 2029, sekaligus membawa konsekuensi terhadap persepsi pelaku ekonomi.
Menurutnya, safari politik itu berlangsung di saat nilai tukar rupiah dan pasar modal menghadapi tekanan. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar ketidakpastian karena Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang cukup kuat meski tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca juga:Roy Suryo dan dr Tifa Tidak Ditahan Kejaksaan, Begini Respons Jokowi
"Safari politik ini tidak hanya memiliki implikasi menuju 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan ekonomi nasional karena pengaruh politik Jokowi masih sangat besar di dalam pemerintahan," ujar Prof. Didik.
Soroti Perubahan Sikap Jokowi
Prof. Didik juga menyoroti perubahan sikap Jokowi dibandingkan dengan pernyataannya setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai presiden.
Menurutnya, Jokowi sebelumnya pernah menyampaikan keinginan untuk kembali ke Solo sebagai rakyat biasa dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, kenyataan politik yang terjadi saat ini dinilai menunjukkan arah yang berbeda.
"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," kata Prof. Didik.
Baca juga:Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Ijazah Jokowi yang Menyeret Roy Suryo dan Dokter Tifa
Ia menilai safari politik tersebut merupakan gerakan politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite nasional.
Dinilai Menguras Energi Pemerintahan
Selain aktivitas Jokowi, Prof. Didik juga menyoroti intensitas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah.
Menurutnya, meningkatnya aktivitas politik para elite berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda utama, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Ia berpendapat, jika dinamika politik semakin meningkat, energi pemerintahan dapat terkuras untuk menghadapi persaingan politik dibandingkan fokus menjalankan program pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Baca juga:Din Syamsuddin Siap Jadi Penjamin Roy Suryo dan Dokter Tifa, Nilai Penahanan Terlalu Dipaksakan
"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," ujarnya.
Hubungan Prabowo-Jokowi Dinilai Berpotensi Melemah
Prof. Didik juga berpandangan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami pelemahan seiring meningkatnya aktivitas politik masing-masing kelompok.
Menurutnya, apabila hubungan tersebut tidak lagi harmonis, maka fokus pemerintah dalam menjalankan agenda ekonomi dapat terganggu.
Dalam perspektif political economy, ia menjelaskan bahwa hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi stabilitas politik nasional.
Baca juga:Projo dan PSI Disebut Berebut Pengaruh Jokowi, Begini Faktanya
Kondisi tersebut, kata dia, juga akan menjadi perhatian para investor, pelaku usaha, dan pemilik modal dalam mengambil keputusan investasi di Indonesia.
"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," jelasnya.
