JAKARTA, datariau.com - Universitas Paramadina mengapresiasi perhatian dan dukungan yang ditunjukkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tengah tantangan penurunan jumlah mahasiswa baru yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Dr. Handi Risza menanggapi paparan Dr. Henri Tambunan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum tersebut, Henri Tambunan mengungkapkan bahwa tren penerimaan mahasiswa baru di PTS wilayah Jakarta mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah masih panjang dan beririsannya jadwal penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN), terutama melalui jalur mandiri.
“Ini sering menjadi keluhan teman-teman PTS. Calon mahasiswa sudah mengikuti seleksi di PTS, tetapi masih mencoba di berbagai PTN melalui jalur mandiri, maka kemungkinan untuk meninggalkan PTS akan semakin besar,” ujarnya.
Baca juga:
Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Jadi Terapi Kejut Prabowo Perkuat Akuntabilitas Program MBG
Henri menjelaskan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap tingkat okupansi mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang belum sebanding dengan daya tampung yang tersedia.
Menanggapi hal itu, Handi Risza menilai pernyataan Kepala LLDIKTI Wilayah III menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap tantangan yang tengah dihadapi PTS. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi swasta saat ini mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru antara 20 hingga 30 persen. Bahkan, terdapat sejumlah kampus yang tidak lagi menerima mahasiswa baru.
Menurut Handi, penurunan jumlah mahasiswa memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perguruan tinggi swasta. Pasalnya, sekitar 95 persen pendapatan PTS masih bergantung pada uang kuliah mahasiswa.
“Ketika jumlah mahasiswa menurun, beban operasional kampus menjadi semakin berat dan berpotensi memengaruhi peningkatan kualitas maupun keberlangsungan institusi pendidikan,” katanya.
Baca juga:Kajian Paramadina Soroti Hubbud-Dunya di Era Digital: Cinta Kian Terjebak Pencitraan dan Validasi
Karena itu, ia menilai diperlukan intervensi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan pengaturan terhadap jumlah dan rentang waktu penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi perguruan tinggi swasta.
Lebih lanjut, Handi menegaskan bahwa pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap keberadaan perguruan tinggi swasta. Menurutnya, PTS bukan sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan tinggi nasional, melainkan bagian penting dari ekosistem pendidikan yang selama ini berkontribusi besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Ia menilai dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan data pendidikan tinggi nasional, lebih dari 54 persen mahasiswa Indonesia saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan pemerintah tidak seharusnya hanya terfokus pada perguruan tinggi negeri.
“Kami mengapresiasi dukungan LLDIKTI Wilayah III terhadap keberadaan PTS. Kami berharap tercipta kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas,” ujar Handi.
