DATARIAU.COM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 memang tampak impresif di permukaan. Angka itu bahkan menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ini benar-benar mencerminkan penguatan ekonomi nasional, atau sekadar hasil dorongan stimulus jangka pendek yang mahal biayanya?
Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, memilih membaca data tersebut secara lebih kritis. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan berkelanjutan.
Pandangan itu menjadi penting karena selama ini perdebatan publik cenderung berhenti pada validitas angka statistik semata. Padahal, substansi yang lebih penting justru terletak pada kualitas pertumbuhan, sumber pertumbuhan, serta siapa yang harus menanggung biaya untuk mempertahankannya.
Baca juga:Prodi Filsafat Terancam Dipangkas, Paramadina: Pendidikan Bukan Pabrik Tenaga Kerja
Ariyo menilai kritik dari berbagai lembaga seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS tidak cukup dijawab hanya dengan membela metodologi data statistik. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada keberlanjutan pertumbuhan tersebut.
Dalam konteks ini, kritik Ariyo terhadap pembacaan data inventori cukup relevan. Ia menilai lonjakan inventori tidak otomatis menandakan lemahnya permintaan domestik. Ada faktor musiman seperti persiapan Ramadan dan Idulfitri, ekspektasi konsumsi, hingga impor antisipatif yang turut memengaruhi kenaikan stok barang.
Namun demikian, Ariyo juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 sebenarnya lebih rapuh dibanding angka headline 5,61 persen yang dipublikasikan. Ia mencatat konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi, mencapai 21,81 persen secara tahunan, dan menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan nasional.
Artinya, tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi kemungkinan hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen. Ini menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan domestik belum benar-benar pulih secara organik.
Baca juga:Bertahan di Tengah Sulitnya Ekonomi: Menjaga Nafkah Keluarga Tetap Halal
Persoalan lain yang patut dicermati adalah meningkatnya biaya fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan. Keseimbangan primer APBN berubah drastis dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada periode yang sama tahun ini. Pada saat bersamaan, pembayaran bunga utang naik 18,6 persen menjadi sekitar Rp144,3 triliun.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ruang fiskal pemerintah semakin tertekan. Negara harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar hanya untuk mempertahankan laju pertumbuhan di atas lima persen.
Di sektor eksternal, tekanan juga belum mereda. Nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.605 per dolar AS menunjukkan tingginya tekanan terhadap ekonomi domestik. Pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan kurs, tetapi juga berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita dalam ukuran dolar AS.
Ariyo bahkan mengingatkan bahwa setiap pelemahan 1 persen rupiah dapat mengurangi PDB per kapita sekitar USD52. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu menjadi ancaman serius bagi target Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Masalah struktural lain terlihat dari ketergantungan ekspor Indonesia terhadap komoditas alam dan hilirisasi nikel. Ketika harga komoditas melemah atau permintaan global menurun, fondasi pertumbuhan nasional ikut terguncang.
Ironisnya, surplus perdagangan justru menyusut saat rupiah melemah. Secara teori, depresiasi mata uang seharusnya meningkatkan daya saing ekspor. Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa sektor manufaktur nonkomoditas Indonesia masih belum cukup kompetitif di pasar global.
Baca juga:Manfaatkan Media Online, Mahasiswa di Riau Ini Berburu Uang Sampingan dari Marketplace
