DATARIAU.COM - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kembali terjadi di berbagai sektor memperlihatkan rapuhnya fondasi ketenagakerjaan di Indonesia. Ratusan hingga ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat, mulai dari industri manufaktur hingga sektor teknologi yang sebelumnya digadang-gadang sebagai mesin pencipta lapangan kerja baru.
Ironisnya, situasi ini muncul di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Ketimpangan antara angka makro dan realitas di lapangan memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada keamanan kerja masyarakat?
Tekanan Global dan Struktur Ekonomi yang Rentan
Fenomena PHK tidak bisa dilepaskan dari tekanan eksternal dan internal sekaligus. Konflik geopolitik global mendorong kenaikan harga energi dan bahan baku. Di saat yang sama, fluktuasi nilai tukar rupiah meningkatkan beban impor bagi industri. Kondisi ini diperparah oleh biaya tenaga kerja dan beban operasional yang terus meningkat.
Bagi perusahaan dengan margin keuntungan yang tipis, efisiensi sering kali menjadi pilihan terakhir. Sayangnya, efisiensi itu kerap berujung pada pengurangan tenaga kerja. Akibatnya, PHK menjadi “jalan cepat” untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Data ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa PHK bukan lagi kasus insidental. Ia telah menjadi pola yang berulang, mencerminkan kerentanan struktural dalam pasar kerja kita.
Baca juga:Rupiah Makin Lemah, Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi Baru?
Pasar Kerja yang Semakin Kompetitif
Di sisi lain, jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun. Lulusan baru dari SMA, SMK, hingga perguruan tinggi masuk ke pasar tenaga kerja dengan ekspektasi yang tidak selalu sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja.
Kondisi ini menciptakan kompetisi yang sangat ketat. Satu posisi pekerjaan dapat dilamar oleh ribuan orang. Dalam situasi seperti ini, posisi tawar pekerja cenderung melemah, sehingga tidak jarang terjadi penerimaan upah rendah, kontrak kerja jangka pendek, hingga beban kerja yang tinggi.
Kritik terhadap Sistem dan Peran Negara
Sebagian kalangan menilai bahwa kondisi ini tidak lepas dari karakter sistem ekonomi yang terlalu bertumpu pada mekanisme pasar. Dalam sistem tersebut, keputusan ekonomi??"termasuk perekrutan dan PHK??"banyak dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi dan keuntungan perusahaan.
Di sisi lain, peran negara sering kali lebih dominan pada fungsi regulasi dan bantuan sosial, seperti program pelatihan kerja atau bantuan tunai. Meski penting, kebijakan ini kerap dipandang belum menyentuh akar persoalan, yaitu keterbatasan penciptaan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan.
Namun, pandangan ini juga perlu dilihat secara seimbang. Negara menghadapi keterbatasan dalam menarik investasi, menjaga iklim usaha, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Di tengah ekonomi global yang saling terhubung, ruang intervensi negara tidak selalu leluasa.
Baca juga:UU PPRT Disahkan: Negara Gagal Sejahterakan Perempuan
Perspektif Ekonomi Islam sebagai Alternatif Gagasan
Dalam diskursus publik, terdapat pula pandangan yang menawarkan pendekatan berbeda, yaitu ekonomi Islam. Perspektif ini menekankan peran negara sebagai pengelola urusan rakyat (raa’in) yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, termasuk ketersediaan pekerjaan.
Dalam gagasan ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga aktif dalam memastikan distribusi sumber daya, mendorong sektor riil, serta mengelola kekayaan publik agar dapat memberikan manfaat luas. Instrumen seperti zakat, pengelolaan aset publik, dan larangan praktik ekonomi yang dianggap eksploitatif dipandang sebagai bagian dari mekanisme pemerataan.
Sejumlah contoh historis dalam peradaban Islam sering dijadikan rujukan untuk menunjukkan bagaimana negara berperan aktif dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bagi mereka yang tidak mampu bekerja.
Menyusun Ulang Arah Kebijakan Ketenagakerjaan
Terlepas dari perbedaan pandangan ideologis, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah urgensi untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional. Ketergantungan pada sektor tertentu, rendahnya diversifikasi industri, serta minimnya penciptaan pekerjaan berkualitas menjadi tantangan yang perlu segera dijawab.
Kebijakan ke depan perlu lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja jangka panjang, penguatan industri dalam negeri, serta perlindungan yang lebih adil bagi pekerja tanpa menghambat iklim usaha.
Baca juga:Malapetaka MBG: Program Superfisial Nir Solusi
Penutup
PHK massal bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari struktur ekonomi yang sedang diuji. Di tengah dinamika global yang tidak pasti, tantangan terbesar bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan rasa aman bagi para pekerja.
Perdebatan tentang sistem terbaik mungkin akan terus berlangsung. Namun kebutuhan paling mendesak saat ini tetap sama: bagaimana memastikan setiap orang yang mampu dan mau bekerja memiliki kesempatan yang layak untuk bertahan hidup dengan bermartabat.***
*) Penulis merupakan Aktivis IDARI (Ikatan Daiyah Riau)
Baca juga:Generasi Muda Terjebak Job Hugging, Warisan Pahit Kapitalisme Global
