DATARIAU.COM - Fenomena job hugging kini menjadi sorotan di dunia kerja. Istilah ini merujuk pada kecenderungan karyawan, terutama generasi mudauntuk tetap bertahan di pekerjaan yang tidak lagi memberi motivasi maupun kenyamanan. Mereka memilih diam di tempat, menahan rasa bosan, bahkan frustasi, hanya demi satu hal: rasa aman finansial.
Fenomena ini makin tampak di tengah kondisi ekonomi global yang lesu, maraknya PHK, dan pasar kerja yang tak bergairah. Guru Besar Universitas Gadjah Mada menilai, ketidakpastian pasar kerja adalah pemicu utama. Lulusan perguruan tinggi yang mestinya optimis menatap masa depan justru dihadapkan pada dilema getir, yaitu bertahan dalam pekerjaan yang membosankan atau mengambil risiko menjadi pengangguran intelektual. Maka tak heran jika banyak anak muda terjebak dalam job hugging, meski hati merana.
Tentunya fenomena jub hugging ini tidak lahir begitu saja. Ia merupakan warisan pahit dari sistem kapitalisme global, yang gagal menghadirkan jaminan kerja layak dan sejahtera bagi rakyatnya.
Kapitalisme: Akar Masalah Job Hugging
Fenomena job hugging seakan hanya tampak di permukaan sebagai pilihan individu yang takut mengambil risiko. Namun jika ditelisik lebih dalam, ada struktur besar yang melatarbelakanginya. Job hugging bukanlah semata soal mental generasi muda, melainkan buah dari sistem ekonomi yang melingkupi mereka. Di balik keresahan ini, berdiri tegak sebuah ideologi yang telah lama mendominasi dunia, yakni kapitalisme.
Pertama, kapitalisme gagal menjamin hak dasar bekerja bagi rakyat. Lapangan kerja diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ketika keuntungan menurun, perusahaan memangkas tenaga kerja tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup pekerjanya. Akibatnya, pekerja memilih bertahan dengan rasa takut daripada menghadapi pengangguran.
Kedua, negara beralih peran ke swasta. Dalam logika kapitalisme, swasta dianggap lebih efisien mengelola lapangan kerja. Padahal, orientasi swasta jelas pada profit, bukan kesejahteraan. Negara pun kehilangan fungsinya sebagai penanggung jawab rakyat, sementara perusahaan bebas menentukan nasib tenaga kerja.
Ketiga, pemusatan kepemilikan sumber daya di tangan segelintir kapitalis semakin mempersempit peluang kerja. Modal, lahan, dan industri terkonsentrasi, membuat sebagian besar rakyat hanya berstatus buruh upahan. Ketika krisis melanda, kelompok inilah yang paling rentan terdepak.
Keempat, praktik ekonomi non-riil dan ribawi dalam kapitalisme menghambat pertumbuhan lapangan kerja. Sistem lebih sibuk mengandalkan spekulasi finansial ketimbang mengembangkan sektor riil padat karya. Alhasil, penciptaan lapangan kerja stagnan, sementara lulusan perguruan tinggi terus bertambah.
Kelima, liberalisasi perdagangan dan jasa membuat negara lepas tangan. Kurikulum perguruan tinggi memang diarahkan adaptif dengan dunia kerja, namun ketika persaingan global dibuka lebar tanpa perlindungan, rakyat sendiri yang jadi korban. Generasi muda pun menghadapi pilihan getir: bekerja apa adanya atau tidak bekerja sama sekali.
Kondisi ini semakin diperparah dengan budaya konsumerisme yang ditanamkan kapitalisme. Gaya hidup serba instan membuat generasi muda merasa takut kehilangan penghasilan tetap, sekalipun harus mengorbankan kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi. Semua ini adalah warisan pahit kapitalisme global, yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Bukannya membuka peluang, sistem ini justru mengekang dan mengikis harapan.
