DATARIAU.COM - Beberapa pekan terakhir publik kembali diributkan dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berbasis data desil. Di satu sisi pemerintah beralasan ingin agar subsidi lebih tepat sasaran. Di sisi lain, di lapangan kita melihat kegaduhan baru. Banyak orang yang merasa tidak adil karena tiba-tiba hak mereka atas energi murah dicabut hanya karena masuk dalam kelompok desil 9 dan 10.
Persoalannya bukan hanya soal BBM. Persoalannya adalah tentang bagaimana negara memandang rakyatnya. Apakah rakyat dilihat sebagai manusia yang harus diurusi, atau hanya sebagai angka dalam tabel statistik. Ketika ukuran kemiskinan dibuat relatif, maka keadilan pun menjadi relatif.
Perlu kita pahami bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan. Pemerintah menggunakan pengelompokan desil untuk memilah siapa yang berhak menerima subsidi dan siapa yang tidak. Sayangnya, pengelompokan ini justru menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi.
Baca juga:Harga Pangan Melambung, Rakyat Kian Limbung
Pertama, sistem desil menimbulkan polemik karena tidak sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, rumah tangga yang masuk desil 9 dan 10 terkena pembatasan BBM bersubsidi.
Padahal jika kita turun ke lapangan, banyak dari mereka yang penghasilannya memang di atas rata-rata desil bawah, tetapi belum bisa disebut sejahtera. Ada guru honorer, pelaku UMKM kecil, pekerja dengan gaji UMR yang punya tanggungan banyak. Mereka tiba-tiba harus membeli BBM non subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Beban hidup bertambah, padahal pendapatan tidak naik.
Kedua, pemerintah menyatakan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan. Pejabat berulang kali mengatakan bahwa desil hanya alat untuk memetakan pengeluaran rumah tangga. Artinya negara sendiri mengakui bahwa instrumen ini tidak bisa menggambarkan kemiskinan yang sesungguhnya. Kemiskinan tidak bisa diukur hanya dari pengeluaran, karena ada faktor utang, tanggungan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan yang tidak ditangkap oleh data desil.
Ketiga, meskipun mengakui keterbatasannya, pemerintah tetap akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi untuk rakyat yang masuk desil 9 dan 10. Artinya kebijakan tetap jalan dengan menggunakan ukuran yang diakui tidak sempurna. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika sudah tahu alatnya tidak pas, mengapa tetap dipakai untuk kebijakan yang berdampak langsung ke perut rakyat.
Baca juga:Warga Miskin di Pekanbaru Tak Lagi Terima Bansos, DPRD Pertanyakan Data Desil Tidak Akurat
Dari rangkaian fakta di atas, kita bisa membedah ada tiga persoalan mendasar.
Pertama, dalam sistem kapitalisme ukuran kemiskinan memang sengaja dibuat relatif dan tidak baku. Garis kemiskinan ditentukan oleh negara dan bisa berubah-ubah setiap tahun. Hari ini seseorang disebut tidak miskin, besok bisa disebut miskin hanya karena garisnya naik.
Padahal realitas kemiskinan itu nyata dan bisa diindra. Orang yang tidak bisa makan tiga kali sehari itu miskin. Keluarga yang tinggal di rumah bocor dan berhimpitan itu miskin. Anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya itu miskin. Ketika kemiskinan direduksi menjadi angka, maka penderitaan manusia hilang dari perhatian.
Kedua, karena gagal mendefinisikan kemiskinan dengan benar, maka bisa dipastikan program pemberantasan kemiskinan juga akan gagal. Bantuan sosial menjadi salah sasaran. Data tidak pernah valid karena terus berubah. Subsidi dicabut atas nama efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain negara boros dalam proyek yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Akibatnya jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar.
Ketiga, kemiskinan di Indonesia hari ini adalah kemiskinan struktural. Akarnya bukan pada individu, tetapi pada sistem. Sistem ekonomi kapitalistik menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Minyak, gas, batu bara, air, yang seharusnya milik umum, justru dikuasai swasta dan asing. Negara lebih sibuk melayani kepentingan investor daripada mengurusi rakyat. Kebijakan fiskal pun lebih berpihak kepada konglomerat.
Baca juga:DPRD Pekanbaru Soroti Perubahan Desil Warga, Banyak Masyarakat Kurang Mampu Tidak Mendapatkan Bantuan
Pajak rakyat kecil dikejar, insentif untuk korporasi besar diberikan. Dalam sistem seperti ini, mustahil kemiskinan bisa selesai. Yang ada hanyalah pemindahan kemiskinan dari satu kelompok ke kelompok lain.
