PEKANBARU, datariau.com - Penggolongan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil mulai menuai sorotan. Sejumlah warga Pekanbaru yang mengaku hidup dalam keterbatasan ekonomi justru kehilangan akses terhadap bantuan sosial (bansos) maupun bantuan pendidikan setelah data kesejahteraan mereka tidak masuk dalam kelompok penerima.
Keluhan tersebut diakui semakin sering diterima DPRD Pekanbaru. Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengatakan hampir setiap hari dirinya menerima laporan dari masyarakat yang mengaku tidak lagi mendapatkan bantuan pemerintah.
"Saya hampir setiap hari dapat laporan dari masyarakat bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apa pun. Ada juga yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan sosial, tetapi tiba-tiba tidak menerima lagi," kata Tekad, Sabtu (5/9/2026).
Baca juga:Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Penambahan Anggaran UHC dan Rehab 21 Puskesmas di APBD 2027
Menurut Tekad, pemerintah saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis dalam penyaluran berbagai program bantuan.
Dalam pemeringkatan kesejahteraan tersebut, masyarakat yang masuk Desil 1 hingga Desil 4 menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk sejumlah program perlindungan sosial.
"Oleh karena itu, silakan cek desil masing-masing. Jika memang tergolong keluarga tidak mampu dan desilnya berada di 1 sampai 4, insyaallah akan dapat bantuan sosial," ujarnya.
Baca juga:
Ironi Pelayanan Kesehatan Pekanbaru: Puskesmas Rusak, Anggaran Rehab Tak Disiapkan
Namun, persoalan muncul ketika warga yang secara kondisi ekonomi tergolong tidak mampu justru tercatat di luar Desil 1 hingga Desil 4.
Tekad menilai kondisi tersebut perlu segera diperbaiki. Sebab, ketidaksesuaian data tidak hanya berdampak pada penyaluran bansos, tetapi juga dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah lainnya.
Ia mengimbau warga yang merasa tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan agar tidak tinggal diam. Masyarakat dapat mengajukan perubahan data apabila desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Baca juga:Fraksi PDIP Kritik Keras Pemko Pekanbaru: Jangan Hanya Gusur PKL, Revitalisasi Pasar yang Mangkrak Perlu Segera Diselesaikan
"Kalau memang tidak berada di Desil 1 sampai 4, silakan lakukan permohonan perubahan data. Permohonan perubahan data ini bisa melalui aplikasi Cek Bansos, website Cek Bansos, atau mendatangi kantor kelurahan terdekat," jelasnya.
Fraksi PDIP DPRD Pekanbaru Siap Dampingi Warga
Tak hanya meminta masyarakat memperbaiki data secara mandiri, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru juga membuka ruang bagi warga yang membutuhkan pendampingan.
Masyarakat dapat datang langsung untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengusulan perubahan data.
"Kami juga dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru siap membantu. Silakan datang ke kantor DPRD Pekanbaru, Fraksi PDI Perjuangan setiap hari Senin. Kami akan membantu mengusulkan perubahan data," tegas Tekad.
Baca juga:Reses Tekad Indra di Marpoyan Damai, Terungkap Honor Kader Posyandu Hanya Rp100.000 per Bulan
Tekad menjelaskan, desil merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen penduduk, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga paling tinggi.
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau kategori sangat miskin. Desil 2 merupakan kelompok miskin, Desil 3 hampir miskin, sedangkan Desil 4 masuk kategori rentan miskin.
Sementara itu, Desil 5 hingga Desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga paling tinggi.
Baca juga:Reses Tekad Abidin di Tengkerang Barat, Drainase Buruk di Belakang RSIA Andini dan Hotel Royal Asnof Dikeluhkan Warga
Data desil tersebut digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
