DATARIAU.COM - Beberapa waktu lalu, beredar seruan di media sosial untuk mengibarkan bendera bajak laut One Piece di momen HUT ke-80 RI. Seruan ini memancing beragam respons, mulai dari yang menuduhnya sebagai bentuk pembangkangan hingga yang melihatnya sebagai ekspresi kekecewaan rakyat terhadap kondisi negeri.
Jika ditelisik lebih dalam, gerakan simbolik ini bukanlah makar. Sebaliknya, ia adalah bahasa protes rakyat yang mencintai negeri ini, namun tidak rela melihat tanah air terus terjerat kesengsaraan akibat ulah segelintir elit yang memonopoli kekuasaan.
Cerita One Piece yang terkenal itu ternyata punya kemiripan dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Dalam kisahnya, dunia dikuasai oleh pemerintah dunia yang korup, melayani kepentingan kelompok tertentu, dan menindas banyak pihak. Bajak laut Luffy dan krunya justru menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan tersebut.
Di negeri kita tercinta, meski secara formal dikatakan sudah merdeka, kenyataannya kemerdekaan sejati masih jauh dari genggaman rakyat. Kebijakan kerap kali dibuat demi keuntungan segelintir pejabat dan pemilik modal. Sementara itu, mayoritas rakyat tetap bergulat dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, dan mahalnya biaya pendidikan maupun kesehatan.
Akar dari semua ketimpangan yang terjadi hari ini merupakan buah penerapan sistem batil kapitalisme. Sistem ini menempatkan modal dan keuntungan sebagai poros utama. Kekuasaan dan kebijakan cenderung berpihak pada mereka yang memiliki uang, sementara suara rakyat kecil hampir tak pernah didengar.
Di bawah sistem kapitalisme, sumber daya alam yang dimiliki negara sering diserahkan kepada swasta atau asing dengan alasan investasi. Akibatnya, jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin melebar.
Sama seperti di dunia One Piece, kekuasaan bukan untuk melindungi semua orang, melainkan untuk melayani kepentingan elit tertentu. Di sini pun, rakyat dipaksa menerima kebijakan yang justru semakin memberatkan hidup mereka, seperti pencabutan subsidi, kenaikan harga BBM, atau pajak yang semakin mencekik.
Memang benar secara politik Indonesia sudah bebas dari penjajahan langsung bangsa asing. Namun, jika kebijakan ekonomi dan politik kita masih dikendalikan oleh segelintir elit dan pemilik modal, apakah itu tetap bisa disebut merdeka?
Kemerdekaan sejati adalah tanpa diatur oleh kepentingan asing maupun oligarki. Sayangnya, di bawah kapitalisme, rakyat justru seperti “dijajah kembali” oleh kebijakan yang memiskinkan, dan mengorbankan kepentingan mereka demi keuntungan segelintir pihak.
Gerakan simbolik mengibarkan bendera One Piece adalah tanda bahwa ada kegelisahan yang nyata di tengah masyarakat. Orang-orang mulai melihat bahwa masalahnya bukan hanya di “oknum” pejabat atau kebijakan tertentu, tetapi ada yang lebih mendasar, yakni sistem yang rusak.
Kesadaran ini penting. Namun, ia tidak boleh berhenti pada simbol atau protes sporadis semata. Kekecewaan rakyat harus diarahkan pada perjuangan yang lebih besar, yakni mengubah sistem yang menjadi sumber masalah.
