DATARIAU.COM - Beberapa waktu lalu, beredar seruan di media sosial untuk mengibarkan bendera bajak laut One Piece di momen HUT ke-80 RI. Seruan ini memancing beragam respons, mulai dari yang menuduhnya sebagai bentuk pembangkangan hingga yang melihatnya sebagai ekspresi kekecewaan rakyat terhadap kondisi negeri.
Jika ditelisik lebih dalam, gerakan simbolik ini bukanlah makar. Sebaliknya, ia adalah bahasa protes rakyat yang mencintai negeri ini, namun tidak rela melihat tanah air terus terjerat kesengsaraan akibat ulah segelintir elit yang memonopoli kekuasaan.
Cerita One Piece yang terkenal itu ternyata punya kemiripan dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Dalam kisahnya, dunia dikuasai oleh pemerintah dunia yang korup, melayani kepentingan kelompok tertentu, dan menindas banyak pihak. Bajak laut Luffy dan krunya justru menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan tersebut.
Di negeri kita tercinta, meski secara formal dikatakan sudah merdeka, kenyataannya kemerdekaan sejati masih jauh dari genggaman rakyat. Kebijakan kerap kali dibuat demi keuntungan segelintir pejabat dan pemilik modal. Sementara itu, mayoritas rakyat tetap bergulat dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, dan mahalnya biaya pendidikan maupun kesehatan.
Akar dari semua ketimpangan yang terjadi hari ini merupakan buah penerapan sistem batil kapitalisme. Sistem ini menempatkan modal dan keuntungan sebagai poros utama. Kekuasaan dan kebijakan cenderung berpihak pada mereka yang memiliki uang, sementara suara rakyat kecil hampir tak pernah didengar.
Di bawah sistem kapitalisme, sumber daya alam yang dimiliki negara sering diserahkan kepada swasta atau asing dengan alasan investasi. Akibatnya, jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin melebar.
Sama seperti di dunia One Piece, kekuasaan bukan untuk melindungi semua orang, melainkan untuk melayani kepentingan elit tertentu. Di sini pun, rakyat dipaksa menerima kebijakan yang justru semakin memberatkan hidup mereka, seperti pencabutan subsidi, kenaikan harga BBM, atau pajak yang semakin mencekik.
Memang benar secara politik Indonesia sudah bebas dari penjajahan langsung bangsa asing. Namun, jika kebijakan ekonomi dan politik kita masih dikendalikan oleh segelintir elit dan pemilik modal, apakah itu tetap bisa disebut merdeka?
Kemerdekaan sejati adalah tanpa diatur oleh kepentingan asing maupun oligarki. Sayangnya, di bawah kapitalisme, rakyat justru seperti “dijajah kembali” oleh kebijakan yang memiskinkan, dan mengorbankan kepentingan mereka demi keuntungan segelintir pihak.
Gerakan simbolik mengibarkan bendera One Piece adalah tanda bahwa ada kegelisahan yang nyata di tengah masyarakat. Orang-orang mulai melihat bahwa masalahnya bukan hanya di “oknum” pejabat atau kebijakan tertentu, tetapi ada yang lebih mendasar, yakni sistem yang rusak.
Kesadaran ini penting. Namun, ia tidak boleh berhenti pada simbol atau protes sporadis semata. Kekecewaan rakyat harus diarahkan pada perjuangan yang lebih besar, yakni mengubah sistem yang menjadi sumber masalah.
Dalam pandangan Islam, masalah mendasar bangsa ini bukan sekadar korupsi, kebijakan salah arah, atau elit yang serakah. Semua itu hanyalah gejala dari satu penyakit utama: kita meninggalkan aturan Allah dan menggantinya dengan aturan buatan manusia yang penuh kepentingan.
Islam tidak hanya datang untuk mengatur ibadah atau urusan pribadi. Ia adalah sistem hidup lengkap (nizham al-hayah) yang mencakup politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hingga hubungan internasional. Aturan ini bersumber dari wahyu, sehingga bebas dari kepentingan golongan atau individu.
Kekuasaan adalah amanah, bukan alat mencari keuntungan pribadi. Pemimpin wajib mengurus rakyat dengan adil, karena kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Sumber daya alam adalah milik umum dan dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan diserahkan ke swasta atau asing. Hal ini mencegah monopoli dan memastikan semua orang mendapat manfaat.
Distribusi kekayaan diatur dengan mekanisme syariah, sehingga jurang si kaya dan si miskin tidak melebar. Hukum berlaku sama untuk semua, tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada privilese atau orang yang kebal hukum seperti di sistem kapitalis.
Jika pemimpin menjalankan syariat Islam, maka dia akan mampu menjaga keadilan, melindungi rakyat dari penjajahan, dan mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan semua, tidak akan ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit.
Harga kebutuhan pokok terjangkau karena distribusi dan pengelolaan sumber daya dikontrol negara untuk rakyat. Pendidikan dan kesehatan menjadi hak yang dijamin negara, bukan barang dagangan sebagaimana dalam sistem kapitalisme.
Politik luar negeri bersifat independen, tidak tunduk pada kepentingan asing. Inilah yang disebut kemerdekaan sejati, bebas dari campur tangan asing, bebas dari cengkeraman oligarki.
Bendera One Piece yang dikibarkan sebagian rakyat adalah jeritan hati yang ingin dilihat, didengar, dan direspons. Namun, kemerdekaan yang diimpikan tidak akan terwujud hanya dengan simbol atau protes sesaat.
Perubahan sejati hanya akan datang ketika umat bersama-sama meninggalkan sistem kapitalisme dan berjuang menegakkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan ini bukan sekadar politik praktis, tapi dakwah yang mengajak umat kembali kepada aturan Allah, aturan sesuai Sunnah Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam, ramai-ramai meninggalkan dosa, maksiat dan perbuatan zhalim.
Jika masyarakat sudah memperbaiki diri maka secara otomatis pemimpin di masa yang akan datang sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Sebab, pemimpin adalah gambaran dari yang dipimpin, jika rakyatnya baik maka pemimpin yang dipilih pastinya juga dari kalangan yang baik, demikian sebaliknya, jika masyarakat rusak maka mereka akan mendudukkan pemimpin yang rusak juga.
Ketika syariat Islam sudah dijalankan mulai dari individu masyarakat hingga oleh pimpinan negara, maka negeri ini tidak lagi sekadar merdeka di atas kertas, tetapi merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Keadilan, kesejahteraan dan keberkahan dapat dirasakan seluruh warga negara. Wallahu a'lam bisshowab.***
