PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan, mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mempercepat pembangunan drainase di sisi kiri dan kanan jalan yang telah diaspal. Langkah tersebut dinilai penting agar jalan yang baru diperbaiki tidak kembali rusak akibat genangan air maupun banjir.
Menurut Nurul, pembangunan jalan dan drainase harus berjalan beriringan karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Tanpa sistem drainase yang baik, air hujan akan menggenangi badan jalan dan mempercepat kerusakan lapisan aspal.
"Kalau masalah jalan, kita acungi jempol untuk Pak Wali. Tapi harapan kita dibarengi juga dengan percepatan pembangunan drainase kiri kanan jalan yang sudah diaspal," tegasnya, Senin (15/6/2026).
Baca juga:DPRD Pekanbaru Minta Dinas PUPR Awasi Proyek Galian PDAM, Jangan Sampai Merusak Jalan Pekanbaru
Ia menjelaskan, keberadaan drainase yang memadai akan memperpanjang usia jalan karena aliran air dapat langsung terbuang ke saluran yang tersedia. Sebaliknya, jalan yang sering tergenang berisiko mengalami retak, amblas, hingga berlubang dalam waktu relatif singkat.
Karena itu, Komisi IV DPRD Pekanbaru telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mempercepat pembangunan drainase, terutama di kawasan yang selama ini menjadi titik rawan genangan.
"Kita sudah sampaikan ke Kadis PUPR, tolong diantisipasi dengan percepatan pembangunan drainase. Saat ini beberapa kegiatan pembangunan drainase sudah mulai tayang dalam proses lelang dan dapat dilihat melalui situs LPSE," ujarnya.
Baca juga:Jalan Pekanbaru Mulai Mulus, DPRD Khawatir Rusak Lagi Karena Proyek Galian Kabel dan Pipa
Di sisi lain, Nurul juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho dalam memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Ia menilai kebijakan Pemko Pekanbaru memanfaatkan dana Hibah Keuangan Infrastruktur (HKI) untuk pembangunan jalan merupakan terobosan yang patut diapresiasi karena tidak hanya bergantung pada APBD.
"Kita apresiasi langkah cepat Pak Wali. Bukan cuma memakai APBD saja. Kita dengar dari Kadis PUPR ada beberapa ruas jalan yang dikerjakan melalui anggaran HKI. Ini tentu menjadi terobosan yang bagus," katanya.
Baca juga:Banyak Jalan Pekanbaru Rusak, Dinas PUPR Diminta Rutin Perbaikan
Menurut Nurul, penggunaan dana HKI juga membantu mengurangi beban anggaran daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas PUPR, biaya pembangunan jalan rata-rata mencapai sekitar Rp3 miliar per kilometer.
Dengan sekitar 20 ruas jalan yang diperbaiki melalui pendanaan HKI, ia memperkirakan potensi penghematan APBD Kota Pekanbaru mencapai sekitar Rp60 miliar.
"Kalau satu kilometer itu anggarannya sekitar Rp3 miliar dan ada sekitar 20 ruas jalan yang diperbaiki, berarti kurang lebih Rp60 miliar sudah bisa menghemat APBD Kota Pekanbaru," jelasnya.
Baca juga:Proyek IPAL Sebabkan Jalan Pekanbaru Rusak, DPRD Kritik Kontraktor
