JAKARTA, datariau.com - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., mengingatkan bahwa praktik kekuasaan yang merusak institusi negara dapat berdampak serius terhadap perekonomian nasional. Tidak hanya melemahkan kehidupan demokrasi, kondisi tersebut juga berpotensi menghancurkan iklim usaha, menghambat investasi, serta menurunkan kepercayaan dunia bisnis.
Peringatan itu disampaikan Didik melalui tulisan berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis. Dalam tulisannya, ia menegaskan bahwa kualitas peran negara sangat menentukan arah dan masa depan perekonomian.
“Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis,” tulis Didik.
Menurutnya, negara yang gagal pada dasarnya merupakan negara yang tidak mampu membangun institusi secara baik. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan otoritatif yang merasa paling mengetahui segala hal dan cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan teknokrat maupun para ahli.
Didik mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Buku tersebut menjelaskan bahwa kegagalan suatu negara bukan semata-mata disebabkan faktor geografis, alam, budaya, atau ketidaktahuan, melainkan juga akibat kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada segelintir elite tanpa mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances).
Ia menjelaskan, lemahnya institusi negara juga dapat memunculkan asimetri informasi dan budaya Asal Bapak Senang (ABS). Dalam iklim ketakutan, para teknokrat, ahli, maupun birokrat cenderung enggan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pemimpin.
Akibatnya, informasi buruk disembunyikan, sementara laporan yang sampai kepada penguasa lebih banyak berisi hal-hal yang menyenangkan. Situasi ini berbahaya karena keputusan pemerintah akhirnya tidak didasarkan pada kondisi riil di lapangan.
Selain itu, kepemimpinan yang otoritatif juga berpotensi menghambat kreativitas dan inovasi. Didik menilai kekuasaan yang merasa paling mengetahui segala hal dapat mematikan proses creative destruction, yakni pembaruan dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan ekonomi.
Gagasan baru dari para ahli bahkan berpotensi dianggap sebagai ancaman terhadap status quo ekonomi maupun stabilitas politik penguasa.
Kolusi Kekuasaan dan Bisnis Berpotensi Melahirkan Oligarki
Didik juga menyoroti praktik kolusi antara penguasa dan kelompok bisnis tertentu yang dapat melahirkan oligarki, monopoli, pemburuan rente, hingga pembajakan kebijakan publik.
Menurutnya, politik dapat membunuh bisnis ketika kekuasaan dan kebijakan pemerintah justru digunakan untuk menghancurkan iklim usaha serta kegiatan ekonomi produktif.
Hubungan transaksional antara penguasa dan kelompok bisnis tertentu berisiko membuat kebijakan negara tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat. Bahkan, kekuasaan negara dapat tersandera oleh kepentingan bisnis kelompok tertentu.
Persoalan semakin serius ketika pejabat publik menggunakan kewenangan negara untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, maupun kroninya.
Didik menyebut fenomena tersebut sebagai penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha atau "penguasaha". Praktik ini menciptakan konflik kepentingan karena kewenangan negara bercampur dengan kepentingan pribadi dan kelompok di sekitar kekuasaan.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat merusak institusi, norma, dan aturan main yang menjadi fondasi kegiatan ekonomi. Dampaknya adalah ketidakpastian hukum dan memburuknya iklim usaha.
Kebijakan Ekonomi Harus Berbasis Kajian Ilmiah
Dalam tulisannya, Didik turut mengkritisi semakin lemahnya peran teknokrat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Ia melihat adanya kecenderungan kebijakan negara lebih banyak ditentukan oleh keputusan personal pemimpin dibandingkan melalui proses demokratis yang melibatkan pertimbangan keilmuan.
Padahal, kebijakan ekonomi dan bisnis seharusnya disusun berdasarkan bukti, analisis rasional, serta pertimbangan risiko yang terukur.
Kebijakan yang hanya mengandalkan intuisi personal dan kepentingan politik jangka pendek kelompok elite berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak tepat, bahkan merugikan perekonomian.
Karena itu, Didik menekankan pentingnya penerapan prinsip evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Pemerintah harus menjadikan hukum pasar, analisis ilmiah, dan kepentingan masyarakat sebagai landasan dalam mengambil keputusan.
Soroti Pelemahan Institusi dan Pengawasan Kekuasaan
Didik juga mengaitkan persoalan tersebut dengan perkembangan politik Indonesia. Ia menilai terdapat sejumlah indikasi pelemahan institusi negara, terutama sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam pandangannya, kekuasaan yang semakin terkonsentrasi telah melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara.
Ia turut mengkritisi kondisi parlemen dan oposisi yang dinilainya tidak lagi menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah secara optimal.
Selain itu, Didik menyinggung dugaan penyalahgunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik kekuasaan, termasuk dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak.
Menurutnya, dalam sistem politik yang represif, penggunaan aparat negara sebagai instrumen kepentingan kekuasaan perlu ditelusuri secara serius, termasuk kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan di balik tindakan tersebut.
Kondisi ini, lanjutnya, memiliki konsekuensi terhadap perekonomian, terutama menyangkut kepastian hukum dan keamanan investasi.
Ketika aparat dan institusi negara tidak lagi bekerja secara independen dan profesional, kepercayaan pelaku usaha terhadap jaminan keamanan berinvestasi juga berpotensi melemah.
