DATARIAU.COM - Anjloknya nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.200 per dolar Amerika Serikat bukan sekadar angka statistik di layar perdagangan. Ia adalah alarm keras tentang rapuhnya fondasi ekonomi nasional yang dampaknya kini terasa langsung di dapur rakyat kecil. Ketika rupiah jatuh, yang pertama kali merasakan sesaknya bukan elite ekonomi, melainkan nelayan, buruh, pedagang kecil, hingga keluarga berpenghasilan pas-pasan yang setiap hari bergulat dengan harga kebutuhan hidup.
Bagi sebagian orang, pelemahan rupiah mungkin hanya dipahami sebagai isu makroekonomi. Namun di lapangan, dampaknya sangat nyata. Nelayan di pesisir utara Jawa, misalnya, kini menghadapi dua pukulan sekaligus: kelangkaan solar subsidi dan mahalnya solar nonsubsidi yang melonjak hingga Rp30 ribu per liter. Situasi ini memukul biaya operasional melaut secara brutal. Ketika ongkos semakin tinggi sementara hasil tangkapan terus menurun, maka aktivitas perikanan tradisional perlahan bergerak menuju titik lumpuh.
Di sini persoalannya bukan hanya tentang kurs dolar, tetapi tentang absennya perlindungan negara terhadap kelompok paling rentan. Pemerintah seolah lebih sibuk menjaga optimisme statistik dibanding mendengar suara masyarakat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar. Narasi “ekonomi masih aman” terasa kontras dengan kenyataan rakyat yang mulai mengurangi belanja pangan, terlilit utang digital, hingga terjebak pinjaman online demi bertahan hidup.
Baca juga:Utang Indonesia Nyaris Rp10.000 Triliun, Masih Aman atau Alarm Fiskal?
Ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor memperparah keadaan. Ketika sekitar 70 persen sektor industri masih bergantung pada impor, pelemahan rupiah otomatis menaikkan biaya produksi. Efek domino pun tak terhindarkan: harga bahan pokok naik, biaya transportasi meningkat, daya beli menurun. Krisis kurs pada akhirnya berubah menjadi krisis rumah tangga.
Namun lebih jauh, pelemahan rupiah juga menunjukkan rapuhnya posisi negara berkembang dalam sistem ekonomi global. Dolar Amerika Serikat masih menjadi jangkar utama perdagangan dunia. Saat pasokan dolar mengetat atau konflik geopolitik meningkat, seperti eskalasi ketegangan global yang memengaruhi pasar energi dan keuangan, negara-negara seperti Indonesia menjadi pihak yang paling rentan terkena guncangan. Dalam sistem moneter modern berbasis fiat money, stabilitas ekonomi domestik sering kali tersandera dinamika eksternal yang sulit dikendalikan.
Meski demikian, menyederhanakan masalah menjadi “Amerika sengaja mengendalikan ekonomi dunia” juga berisiko menutup mata dari persoalan domestik yang tak kalah serius. Ketahanan ekonomi nasional sejatinya sangat ditentukan oleh kekuatan produksi dalam negeri, pengelolaan fiskal, keberanian membangun kemandirian energi, serta kemampuan negara menjaga distribusi kebutuhan pokok. Ketika fondasi ekonomi rapuh, guncangan global sekecil apa pun akan terasa seperti badai besar.
Baca juga:Rupiah Terus Melemah, Hari Ini Sentuh Rp17.700 per Dolar AS: Mendekati Level Terlemah Sepanjang Sejarah
Di tengah kegelisahan itu, muncul tawaran perspektif alternatif mengenai sistem ekonomi berbasis standar emas dan perak, dinar dan dirham, yang diyakini mampu menciptakan stabilitas nilai tukar. Dalam tradisi ekonomi Islam, uang dipandang bukan sekadar alat spekulasi, melainkan instrumen pertukaran yang memiliki nilai intrinsik. Bersamaan dengan itu, Islam juga menawarkan seperangkat mekanisme seperti larangan riba, kewajiban distribusi kekayaan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan rakyat.
Namun perdebatan mengenai sistem moneter ideal tidak boleh mengaburkan persoalan paling mendesak: hadir atau tidaknya negara di tengah penderitaan masyarakat. Apa pun sistem ekonomi yang dianut, satu prinsip tetap relevan, kesejahteraan rakyat adalah ukuran keberhasilan pemerintahan.
