JAKARTA, datariau.com - Posisi utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah nilainya mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun. Berdasarkan data terbaru Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun, naik dibanding akhir 2025 sebesar Rp9.637,9 triliun. Kenaikan ini terjadi di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan, defisit APBN, serta tekanan ekonomi global.
Meski nominal utang meningkat, pemerintah menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,75%, masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara. Menteri Keuangan menyebut struktur utang masih dalam kategori aman dan berkelanjutan.
Baca juga:Rupiah Makin Lemah, Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi Baru?
Mayoritas Utang Berasal dari Surat Berharga Negara
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan bahwa sebagian besar utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), termasuk obligasi negara dan sukuk. Nilainya mencapai sekitar Rp8.652 triliun, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman bilateral, multilateral, dan domestik. Struktur ini membuat pemerintah relatif lebih fleksibel dibanding negara yang dominan bergantung pada pinjaman luar negeri.
Secara komposisi, pemerintah lebih banyak menarik pembiayaan dari pasar domestik untuk mengurangi risiko gejolak kurs rupiah dan ketergantungan pada kreditur asing. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Baca juga:Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Angka Tinggi yang Menyimpan Beban Berat
Utang Luar Negeri Indonesia Capai US$437,9 Miliar
Sementara itu, data terbaru Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$437,9 miliar pada Februari 2026. Angka tersebut mencakup utang pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta. Posisi ULN pemerintah sendiri tercatat sekitar US$215,9 miliar, tumbuh sekitar 5,5% secara tahunan (year-on-year).
Bank Indonesia menyebut posisi utang luar negeri masih “terjaga” karena mayoritas digunakan untuk pembiayaan sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan administrasi pemerintahan. Selain itu, profil jatuh tempo dinilai masih terkendali dengan dominasi tenor jangka panjang.
Baca juga:Bertahan di Tengah Sulitnya Ekonomi: Menjaga Nafkah Keluarga Tetap Halal
Beban Bunga Utang Mulai Membesar
Walaupun rasio utang masih dianggap aman, sejumlah ekonom mulai menyoroti beban pembayaran bunga utang yang semakin besar terhadap APBN. Pada 2026, pembayaran bunga utang diproyeksikan mendekati Rp599 triliun, sementara utang jatuh tempo diperkirakan mencapai sekitar Rp833,96 triliun. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk belanja sosial dan pembangunan baru.
Ekonom menyebut tantangan utama Indonesia bukan sekadar besarnya nominal utang, melainkan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembayaran kewajiban dan pertumbuhan ekonomi. Selama ekonomi tumbuh lebih cepat daripada kenaikan utang, posisi fiskal dinilai masih sehat. Namun jika penerimaan negara melemah atau pertumbuhan melambat, tekanan terhadap APBN dapat meningkat.
Baca juga:Financial Behavior: Mengapa Pengelolaan Uang Sering Tidak Rasional?
Dibanding Negara Lain, Indonesia Masih Relatif Rendah
Sebagai perbandingan, rasio utang Indonesia sekitar 40,75% PDB masih lebih rendah dibanding banyak negara berkembang maupun maju. Rasio utang Jepang melampaui 200% PDB, Amerika Serikat di atas 100%, sementara beberapa negara ASEAN juga memiliki rasio yang lebih tinggi. Karena itu, banyak analis menilai Indonesia masih berada dalam zona aman secara makroekonomi.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa angka aman tidak boleh membuat pemerintah terlena. Transparansi penggunaan utang dan efektivitas belanja negara menjadi faktor penting agar pinjaman benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:Literasi Keuangan 49,68%: Kesenjangan Antara Pengetahuan dan Realitas Perilaku Keuangan di Indonesia
