DATARIAU.COM - Anjloknya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.200 per dolar Amerika Serikat pada pertengahan Mei 2026 bukan sekadar angka statistik di layar monitor para ekonom atau pelaku pasar. Ini adalah alarm keras tentang rapuhnya fondasi ekonomi yang sedang ditanggung rakyat kecil. Ketika rupiah tersungkur, sesungguhnya yang ikut jatuh adalah daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga harapan sebagian rakyat untuk hidup lebih layak.
Sayangnya, di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, publik justru disuguhi narasi bahwa kondisi ekonomi masih dalam batas aman. Pertanyaannya: aman untuk siapa?
Bagi masyarakat kelas bawah, terutama nelayan, petani, buruh, hingga pelaku usaha mikro, ekonomi saat ini terasa semakin menyesakkan. Di pesisir utara Jawa misalnya, nelayan menghadapi ironi pahit. Solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) semakin langka, sementara mereka dipaksa membeli solar nonsubsidi dengan harga melonjak tajam, dari sekitar Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter. Akibatnya sederhana namun mematikan: biaya melaut membengkak, hasil tangkapan menurun, dan penghasilan semakin tak menentu.
Jika kondisi ini terus berlangsung, aktivitas perikanan tradisional yang menjadi penopang ekonomi keluarga nelayan terancam lumpuh perlahan.
Masalahnya tidak berhenti di sektor perikanan. Ketika rupiah melemah, dampaknya menjalar ke seluruh sendi kehidupan. Indonesia yang sangat bergantung pada bahan baku impor, dengan porsi besar dalam rantai industri nasional, akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Imbas akhirnya adalah kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, obat-obatan, hingga energi.
Rakyat dipaksa hidup dalam lingkaran harga mahal, sementara penghasilan tak bergerak secepat inflasi. Banyak keluarga akhirnya bertahan dengan utang, termasuk pinjaman online (pinjol), demi memenuhi kebutuhan dasar. Ironisnya, jeratan utang ini justru memperdalam jurang kemiskinan baru.
Baca juga:Utang Indonesia Nyaris Rp10.000 Triliun, Masih Aman atau Alarm Fiskal?
Ketergantungan pada Dolar: Kerentanan yang Terus Dipelihara
Pelemahan rupiah juga membuka fakta lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan: ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat. Selama perdagangan global masih sangat bergantung pada dolar dan sistem moneter berbasis uang fiat, negara berkembang seperti Indonesia akan terus berada dalam posisi rentan.
Ketika dolar menguat akibat kebijakan moneter Amerika Serikat atau ketegangan geopolitik global, termasuk eskalasi konflik internasional, efek dominonya langsung terasa di negara-negara lain. Rupiah melemah, impor membengkak, harga naik, dan rakyat kembali menjadi korban paling awal sekaligus paling lama menderita.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: sampai kapan Indonesia bertahan dengan pola ekonomi yang sangat rentan terhadap gejolak eksternal?
Alih-alih memperkuat fondasi ekonomi domestik, kebijakan yang lahir sering kali terasa reaktif, tambal sulam, dan minim keberpihakan pada rakyat kecil. Bahkan dalam banyak situasi, solusi yang ditempuh justru memperbesar utang negara yang bebannya pada akhirnya diwariskan kepada masyarakat melalui pajak, pengurangan subsidi, atau kenaikan tarif berbagai layanan publik.
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika pengambil kebijakan terlihat tidak cukup peka membaca realitas di lapangan. Sebab kekeliruan diagnosis akan melahirkan kebijakan yang salah sasaran.
Rakyat tidak membutuhkan optimisme semu. Mereka membutuhkan kejujuran, keberpihakan, dan langkah konkret.
Baca juga:Rupiah Terpuruk, Rakyat Tersudut: Saat Negara Gagal Membaca Jeritan Krisis
Islam dan Gagasan Stabilitas Ekonomi
Dalam perspektif Islam, persoalan ekonomi tidak dipandang sekadar urusan angka pertumbuhan atau stabilitas pasar, melainkan menyangkut tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Salah satu konsep yang sering dibahas adalah penggunaan standar mata uang berbasis emas dan perak, dinar dan dirham, yang diyakini memiliki kestabilan nilai intrinsik dibanding uang fiat modern. Dalam sistem ini, mata uang tidak mudah tergerus inflasi akibat pencetakan uang tanpa batas atau spekulasi finansial.
Namun, gagasan tersebut tentu tidak bisa diterapkan secara individual. Penggunaan dinar-dirham memerlukan institusi negara yang menjadikannya alat tukar resmi serta membangun keseluruhan sistem ekonomi yang menopangnya.
Baca juga:Ekonom Kritik Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Ada Kejanggalan Data dan Ancaman Krisis Kepercayaan
Di luar persoalan mata uang, Islam juga menawarkan prinsip ekonomi yang menekankan pelarangan riba, keadilan distribusi kekayaan, pengaturan kepemilikan, dan tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Pemimpin dalam Islam diposisikan bukan sekadar administrator kekuasaan, melainkan pelayan dan pelindung masyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Pemimpin itu penggembala dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam hadis lain disebutkan: “Pemimpin adalah perisai (pelindung).” (HR. Bukhari dan Muslim)
Makna kepemimpinan dalam hadis ini sangat jelas: negara tidak boleh menjadi penonton ketika rakyat kesulitan. Pemimpin seharusnya hadir melindungi, memastikan distribusi kebutuhan berjalan, menjaga keterjangkauan harga, dan menciptakan sistem ekonomi yang tidak membebani rakyat kecil.
Baca juga:Rupiah Makin Lemah, Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi Baru?
