SMM PANEL INDO

Terkait Ganti Rugi Lahan di Desa Sungai Pinang, DPRD Kampar Serang KJPP

Midas
2.975 view
Terkait Ganti Rugi Lahan di Desa Sungai Pinang, DPRD Kampar Serang KJPP
Suasana rapat dengar pendapat di DPRD Kampar.

BANGKINANG KOTA, datariau.com - Komisi I DPRD Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat antara tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, Hutama Karya (HK) dengan masyarakat Desa Sungai Pinang, bertempat di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kampar, Senin (20/9/2021).

Dalam RDP itu masyarakat Desa Sungai Pinang menyampaikan bahwa ada unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh tim KJPP dalam mengganti rugi lahan masyarakat yang terkena proyek pembuatan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang.

Demikian disampaikan Syaifullah, salah satu masyarakat yang tidak menerima ganti rugi tanah miliknya yang dinilai sangat rendah.

"Masa iya sebelah tanah kami mendapat ganti rugi 300.000 permeter, tapi tanah kami hanya dihargai 33.000 saja, padahal tanah kami itu satu hamparan, saat kami komplain ke pihak KJPP jawaban mereka kami disuruh ke pengadilan," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal ST, juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya penilaian yang dilakukan oleh tim KJPP tidak beres, tidak punya regulasi dan sangat merugikan masyarakat.

"Masyarakat butuh keadilan, jangan tebang pilih, kalau seperti ini saya menilai ada yang tidak beres dengan tim KJPP, bukan harga yang permasalahkan masyarakat, tapi keadilan," tegas Faisal.

Dalam keterangannya, juru bicara KJPP Veni membantah pihaknya tebang pilih dalam memberikan nilai ganti rugi terhadap lahan milik masyarakat Desa Sungai Pinang.

Dirinya bersikukuh bahwa pekerjaan mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun hal itu dimentahkan kembali oleh Ansor selaku pimpinan sidang. Politisi PPP itu menyampaikan bahwa tim KJPP tidak punya regulasi dalam memberikan penilaian harga terhadap tanah masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Juswari yang mengatakan bahwa tim KJPP belum profesional dalam memberikan penilaian harga tanah masyarakat, dirinya juga ikut mempertanyakan data lengkap dan regulasi tim KJPP dalam menentukan nilai harga tanah ganti rugi lahan masyarakat Desa Sungai Pinang.

Kekesalan juga disampaikan oleh Ketua Komisi III Zulfan Azmi, dirinya juga tidak menerima alasan pihak KJPP dalam memberikan harga yang dinilai ada yang tak wajar.

"Kami merasa ini semua ada ketimpangan, untuk itu dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan dan kami berharap pihak KJPP dan pihak-pihak terkait agar ikut serta bersama kami kroscek ke lapangan," tutup Zulfan. (das)

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Midas
Editor
: Mirdas Aditya
Sumber
: DataRiau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar