JAKARTA, datariau.com - Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Rau.
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dalam acara Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar secara virtual bertajuk "Tangkas Tangkal Kahutla" mengatakan, aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara terbukti mampu menekan luas kebakaran hutan di Provinsi Riau.
Aplikasi yang dikembangkan Kepolisian Daerah Riau ini digunakan untuk mendeteksi secara dini Karhutla.
Menurut Edy, pemanfaatan aplikasi tersebut tentunya mengacu pada peristiwa tahun 2015. Dampaknya, kabut asap akibat karhutla di Riau sangat luar biasa, bahkan perekonomian juga sempat terhambat, bandara ditutup, dan anak sekolah sampai diliburkan.
"Sebenarnya jika dibandingkan, luas kebakaran pada 2014 jauh lebih besar. Hanya saja ketika di 2015 itu, provinsi tetangga yang ada di selatan, yakni Sumatra Selatan dan Jambi, ikut memberikan kontribusi sehingga seakan-akan tahun 2015 terjadi kebakaran hutan yang besar di Provinsi Riau," ungkap Edy dalam keterangan tertulis yang datariau.com. Senin (31/5/2021).
Edy menyebutkan, jika dilihat pada 2019, hampir sama kasusnya dengan 2015, hanya saja waktu berlangsungnya kebakaran hutan tidak lama.
Mengacu pada hal itu, Pemerintah Provinsi Riau mengevaluasi dengan melakukan deteksi dini sesuai dengan arahan Presiden. Atas dasar itulah Pemprov Riau mengambil langkah di 2020, dengan melibatkan TNI, Polri, KLHK, BPBD serta instansi terkait lainnya untuk melakukan patroli bersama.
Menggunakan aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara, sebut Edi, titik api yang baru muncul akan terdeteksi secara real time.
"Jadi ketika muncul titik api baru, kita sudah bisa memetakan titik api tersebut ada di wilayah mana, kemudian kita langsung
menginstruksikan personil yang ada untuk menanggulangi titik api tersebut," katanya.
Ditambahkannya, aplikasi tersebut memberikan dampak yang positif. Karena dengan adanya program tersebut, Provinsi Riau bisa menekan kebakaran hutan yang lebih besar. Selain, menjalankan program yang memanfaatkan aplikasi tersebut, Pemprov Riau juga memiliki strategi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terlebih pada kemarau besar yang diperkirakan pada Juni sampai dengan Oktober 2021.
"Kalau kita bicara masalah ancaman Karhutla, kita melihat dari seluruh sisi dari ancaman kemarau kecil dan ancaman kemarau besar di bulan Juni sampai dengan September dan Oktober," ujar Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Herizal dalam acara Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar secara virtual.
Menurut dia, BMKG pun terus memonitor perkembangan cuaca dan iklim di Indonesia. Termasuk melakukan analisa dan menyampaikannya kepada masyarakat, serta stakeholder agar bisa memitigasi lebih awal potensi-potensi terjadinya karhutla.
Ia menjelaskan, pada 2021 masih terdapat area hotspot (titik panas) di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat yang mengalami peningkatan pada Februari. Namun pada Maret 2021 terjadi penurunan.
Sedangkan di Provinsi Riau mengalami peningkatan hingga bulan Maret dan menurun pada April 2021.
Ia mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG, kondisi kemarau pada April dan Mei 2021 curah hujan lebih tinggi dibanding curah hujan rata-rata normalnya. Hal ini membuat ancaman Karhutla tahun 2020 cukup rendah karena iklimnya basah, yang membuat tinggi muka air gambut tidak menurun. Namun demikian, pada 2021 BMKG memprediksi bahwa musim kemarau sedang progres.
Ia meminta agar langkah pengendalian dan mitigasi karhutla terus-menerus digalakkan.
"Nah sekarang bagaimana dengan tahun ini? tahun ini kami prediksikan bahwa pertama bahwa kemarau sekarang sedang berprogres. Jadi dari pengamatan kami ada 55 persen daerah zona musim yang telah memasuki musim kemarau," ujar dia.
Daerah tersebut di antaranya sebagian besar di Nusa Tenggara Timur, NTB, Bali sebagian besar di Jawa, Sumatra Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Berikut 12 kebijakan strategis Pemprov Riau dalam upaya pengendalian Karhutla:
1. Melakukan pemetaan kembali daerah rawan bencana
2. Melakukan inventarisasi kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan hutan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau
3. Pelibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitor langsung oleh satgas Karhutla Provinsi Riau
4. Penyediaan alat pertanian (escavator) di 12 kabupaten kota, guna mendukung 99 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan
5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyangga (Buffer Zone) sehingga menciptakan eko wisata terutama di kawasan taman nasional hutan lindung dan hutan konservasi serta mengembangkan tanaman endemik lahan gambut seperti nenas, gerunggang, dan lain-lain
6. Pelibatan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan
7. Komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Forkompinda dan pelaku usaha pada 6 Januari 2020
8. Sistem informasi/aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapangan (dashboard lancang kuning)
9. Pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi-lokasi lahan gambut
10. Penegakan hukum dan menindaklanjuti peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
11. Mempersiapkan posko relawan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
12. Penetapan status siaga darurat Karhutla mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Oktober 2021. (abd)
