4. Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat
Bandara Kertajati dibangun pada 2014 dan diresmikan Jokowi pada 24 Mei 2018. Pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia tersebut menelan biaya sebesar Rp4,9 triliun. Namun, setelah diresmikan, bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 meter tidak hanya sepi penumpang bahkan mirip museum karena sangat sepi.
Sejak April 2020, bandara tersebut bahkan tidak melayani penumpang lagi. Sebelumnya, terdapat empat maskapai yang memiliki rute dari dan menuju Bandara Kertajati yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, dan Wings Air.
Sulitnya akses ke bandara menjadi biang keladi dari tidak lakunya bandara Kertajati. Saat ini akses ke bandara hanya melalui jalan biasa sehingga memakan waktu lama.
Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sebagai akses menuju bandara. Keberadaan tol diharapkan bisa mempersingkat perjalanan ke bandara dari Kota Bandung menjadi 1-1,5 jam dari sekarang 3-3,5 jam.
"Kalau aksesnya terhubung, Insya Allah tidak lagi bermasalah. Dulu kan ini operasionalnya dipaksakan karena ada pilpres,"tutur Djoko.
Sebagai informasi, menjelang peresmian bandara pada Mei 2018, media sosial tanah air diramaikan oleh perdebatan siapa yang paling berjasa dalam pembangunan Bandara Kertajati.
Banyak pihak menuding Jokowi telah mengklaim secara sepihak atas dibangunnya Bandara Kertajati padahal bandara itu dirancang di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Pengamat penerbangan Alvin Lie mengingatkan membangun bandara tidak hanya mendirikan bangunannya saja melainkan harus dibarengi dengan ekosistemnya. Tidak hanya untuk penumpang, ekosistem pendukung juga dibutuhkan pekerja bandara.
"Kan yang bekerja di sana juga punya keluarga. Mereka butuh perumahan,sarana belanja, dan pendidikan. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dikembangkan,"tuturnya, kepada Katadata, pekan lalu.
Menurutnya, rencana pengembangan yang setengah hati juga membuat Bandara Kertajati mati suri. Pemerintah semula akan memanfaatkan bandara tersebut untuk penerbangan internasional termasuk untuk pemberangkatan haji. Namun, rencana ini tidak ada kelanjutannya.
"Kan kalau mau melayani umrah dan haji harus ada pemondokannya dan rumah sakitnya. Sementara, sampai sekarang masih tidak ada apapun. In the middle of nowhere," katanya.
Kesalahan lain pemerintah dalam membangun Bandara Kertajati adalah tidak memperhitungkan potensi wilayah bersangkutan. Secara geografis, Kertajati jauh dari Bandung ataupun Jakarta, dua kota besar yang menjadi sumber pertumbuhan. Kertajati justru dekat ke Subang.
"Rutenya tidak cukup menghidupi. Perlu dilihat lagi apakah Kertajati itu sebagai pendukung Bandara Soekarno Hatta atau menggantikannya. Jangan tiba-tiba membangun bandara tanpa ada perhitungan," kata Alvin Lie.
Selain menjadi bandara internasional, pemerintah juga berencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat atau MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Namun, pengamat penerbangan dan analis independen bisnis penerbangan nasional Gatot Rahardjo mengatakan langkah ini diyakini tidak akan mudah.
"Banyak banget syarat menjadi MRO, apalagi tidak ada kawasan berikat di sana. Lagi pula, apa Bandara Soekarno-Hatta akan diam saja kalau Kertajati jadi MRO?," tutur Gatot.
Untuk menghidupkan kembali bandara Kertajati, Gatot bisa memfokuskan diri kepada rute internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa semakin menggairahkan Bandara Kertajati dengan menyuguhkan daya tarik wisata.
"Penumpang rute penerbangan internasional kan sudah biasa sampai di kota tujuan malam. Mereka bisa langsung diinapkan di hotel. Ada banyak daerah wisata di sana jadi biar perjalanan tidak sia-sia mereka bisa dibawa ke tempat wisata," tuturnya.
Di luar Kertajati, Alvin Lie dan Gatot menyebut sejumlah bandara terancam sepi pengunjung dan menjadi monumen semata karena tidak berkembang. Bandara Internasional Yogyakarta, bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda, bandara Purbalingga, serta beberapa bandara di daerah lainnya.
"Industri penerbangan itu kan high profile. High technology. Ini yang kemudian menjadi komoditas politik. Bagi kepala daerah, seolah mereka sudah berhasil kalau sudah membangun bandara, sebuah prestasi politik," tutur Alvin Lie.
Khusus di wilayah Jawa, keberadaan tol Trans Jawa serta turunnya mobilitas masyarakat membuat sejumlah bandara terancam kehilangan penumpang dan bisa mubazir.
"Awal-awal pasti memang ada gegap gempita. Tapi kemudian hanya ada beberapa kali penerbangan. Nanti berhenti lagi, hidup sebentar kemudian mati lagi. Daerah harus realistis melihat kebutuhan transportasi udara. Harus dilihat lagi kebutuhannya untuk apa," tuturnya.
Sementara itu, Gatot mengatakan akan lebih baik jika bandara Adi Soemarmo di Solo dikembangkan lebih lanjut daripada membangun baru, bandara Internasional Yogyakarta. Pasalnya, ekosistem bandara Adi Soemarmo - Surakarta sudah terbentuk.
Kota Yogyakarta dan Surakarta juga sudah memiliki jaringan kereta, yakni KRL Yogyakarta??"Solo dan KA Prambanan Ekspres. Bandara tersebut juga sudah dijadikan embarkasi haji.
"Diperbaiki saja fasilitas keretanya, wisata akan lebih hidup juga jika ada banyak stasiun pemberhentian," ujarnya.
Ego regional seringkali membuat kepala daerah merasa harus memiliki bandara. Padahal, membangun bandara tidaklah murah. Keberadaan bandara yang berdekatan juga bisa mematikan bandara lain sehingga justru wilayah sekitarnya tidak berkembang maksimal.
Gatot mencontohkan keberadaan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang hanya dipisahkan jarak 90 km.
Begitu pula Bandara Toraja di Kabupaten Tana Toraja yang menggantikan Bandara Pongtiku. Daripada membangun bandara baru dengan memotong tiga bukit, pemda bisa memperbesar Bandara Pongtiku dengan menimbun sungai di belakang bandara.
"Karena bupatinya sudah bilang kalau terpilih bandaranya akan diperbesar. Memang banyak kepala daerah yang karena misi politiknya ke pusat nyari cara biar bisa bangun bandara," tuturnya.
Kendati banyak bandara yang terancam mubazir, Djoko menilai beberapa proyek bandara sudah tepat seperti pelayaran dan bandar udara perintis di kawasan terpencil, terdepan, dan dan tertinggal, seperti di pedalaman Papua.
"Ada persoalan pemerataan di sana. Jadi wilayah perintis hidup lagi. Dengan pesawat perintis orang bisa memangkas puluhan jam ke rumah sakit serta pusat logistik," paparnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di kawasan Papua masih bisa digenjot untuk semakin menggiatkan roda ekonomi wilayah itu.
Hanya saja, dia megingatkan bahwa pembangunan infrastruktur terutama transportasi tidak cukup dengan membuatkan sarana dan prasarananya saja tetapi harus diikuti dengan pengembangan fasilitas dasarnya, seperti penerangan, rambu-rambu, keamanan, sampai kesehatan.
Djoko mencontohkan pembangunan Trans Papua. Jalan nasional sepanjang 3.534 km ini sebenarnya sangat membantu masyarakat Papua dan Papua Barat dalam mendukung mobilitas mereka.
"Namun, ada masalah keamanan. harusnya dijamin juga soal keamanannya sehingga tidak mubazir," tuturnya.
Source:
Katadata.co.id
