KPK Tuntut Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid 8 Tahun 6 Bulan Penjara, Disebut Terbukti Terima Fee Proyek

datariau.com
257 view
KPK Tuntut Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid 8 Tahun 6 Bulan Penjara, Disebut Terbukti Terima Fee Proyek
Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. (Foto: detik.com)

PEKANBARU, datariau.com - Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, memasuki babak penting. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (9/7/2026).

Selain Abdul Wahid, dua terdakwa lain dalam perkara yang sama juga mengikuti agenda pembacaan tuntutan, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau serta seorang tenaga ahli gubernur.

Dalam pembacaan tuntutan, jaksa terlebih dahulu menguraikan potensi besar yang dimiliki Provinsi Riau, baik dari sisi sumber daya alam maupun peluang pembangunan. Setelah itu, JPU memaparkan pokok perkara yang menjadi dasar tuntutan terhadap para terdakwa.

Terhadap Abdul Wahid, jaksa menuntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan. Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Baca juga:Beredar Surat Sumpah Abdul Wahid Tidak Lakukan Korupsi, Begini Tanggapan KPK


Jaksa menyatakan Abdul Wahid terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan menerima fee dari sejumlah proyek yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.

Dalam rangkaian persidangan sebelumnya, turut terungkap dugaan adanya tekanan terhadap sejumlah kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta indikasi upaya menghilangkan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Usai mendengarkan tuntutan, tim kuasa hukum Abdul Wahid menyatakan akan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi.

Majelis hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi pada Senin, 20 Juli 2026.

Proses Hukum Masih Berjalan


Meski telah memasuki tahap penuntutan, proses hukum terhadap Abdul Wahid belum berkekuatan hukum tetap. Putusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Baca juga:Abdul Wahid Tersangka KPK, Mendagri Perintahkan SF Hariyanto Jalankan Tugas Gubernur Riau


Karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung dan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks