DATARIAU.COM - Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk“Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta. Forum akademik yang berlangsung secara hibrida ini menghadirkan sejumlah ekonom, akademisi, dan peneliti untuk membahas kritik media internasional terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diskusi dimoderatori oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D., dengan titik berangkat pembahasan dua artikel majalah internasional The Economist yang terbit pada pertengahan Mei 2026, yakni “Indonesia on a Risky Path”dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.”Kedua artikel tersebut menyoroti risiko fiskal, pelemahan institusi, hingga ancaman terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menegaskan pentingnya ruang akademik yang terbuka dalam membahas persoalan kebangsaan secara objektif dan berbasis data.
“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujarnya.
Baca juga:Wakil Rektor Paramadina Soroti KEM-PPKF 2027: Optimisme Prabowo Harus Dibuktikan!
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, Ak., MBA., menilai laporan The Economist perlu dipandang sebagai peringatan serius terkait tata kelola pemerintahan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust, soal gap yang melebar antara otoritas di satu sisi dengan legitimasi di sisi lain,” katanya.
Menurut Sudirman, tantangan utama saat ini adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
“Semua pihak rasanya mesti bahu-membahu melakukan restoring confidence, membangun kembali trust,” ujarnya.
Baca juga:Webinar Universitas Paramadina Soroti Ancaman Defisit BPJS Kesehatan, Penunggakan Iuran Tembus Rp28 Triliun
Ekonom Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, Ph.D., dalam paparannya menilai Indonesia memang belum berada di ambang krisis, namun sejumlah gejala yang muncul saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang krisis ekonomi 1997-1998.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” katanya.
Ikhsan menyoroti pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, melemahnya institusi independen, serta ekspansi fiskal tanpa disiplin pendapatan sebagai sinyal yang perlu diwaspadai. Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang membuat kondisinya berbeda dibanding masa krisis 1998.
Ia juga mengingatkan pentingnya belajar dari masa reformasi di bawah pemerintahan B. J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri yang dinilai berhasil memulihkan kepercayaan publik melalui penghormatan terhadap institusi dan demokrasi.
“Indonesia belum di jurang, tapi kita sedang berjalan menuju ke sana perlahan tapi nyata. Kita masih punya ruang yang besar untuk berbalik arah,” tegasnya.
Baca juga:Rupiah Makin Lemah, Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi Baru?
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai sebagian besar kritik The Economist memiliki dasar kuat, khususnya terkait tantangan fiskal, komunikasi pemerintah, independensi bank sentral, hingga kualitas tata kelola kebijakan publik.
“Pemerintah untuk menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Kalau project besar ada analisis, kemudian impact analysis, ada piloting, kemudian baru di-eskalasi,” ujarnya.
Wijayanto menambahkan, kritik dari lembaga internasional semestinya dijadikan bahan evaluasi dan bukan dianggap sebagai serangan politik.
“Apa yang disampaikan oleh The Economist itu dianggap oleh pemerintah sebagai referensi untuk perbaikan, bukan kritik, bukan mengedepankan teori konspirasi,” katanya.
Baca juga:Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Angka Tinggi yang Menyimpan Beban Berat
Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, menilai laporan The Economist merupakan alarm penting yang perlu disikapi secara rasional dan terbuka.
“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi enggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran kita masuk jurang baru benar?” ujarnya.
Siti menyoroti sejumlah tantangan demokrasi Indonesia, mulai dari melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, sentralisasi kekuasaan, hingga berkurangnya kualitas partisipasi publik.
“Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi mengalami proses erosi. Demokrasi formal tetap ada, tapi substansi pengawasan dan partisipasi publik melemah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memang belum pasti menuju jurang krisis, tetapi tanpa pembenahan serius terhadap tata kelola politik dan ekonomi, risiko tersebut dapat menjadi kenyataan.
Melalui seminar ini, para pembicara sepakat bahwa kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia harus dijadikan momentum evaluasi untuk memperkuat institusi, menjaga disiplin fiskal, memperbaiki iklim usaha, serta memastikan demokrasi tetap berjalan secara substantif dan inklusif.***
Baca juga:
PIER Universitas Paramadina dan KAS Jerman Gelar Pelatihan Guru untuk Pendidikan Demokrasi
