RENGAT, datariau.com - Rekanan kontraktor asal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada hari Rabu (29/6/2016) sekitar pukul 11.00 Wib melakukan pertemuan di bagian administrasi keuangan sekretaris daerah (setda) Inhu guna membahas tentang adanya isu diwajibkan setor uang Rp300 ribu per paket proyek di daerah itu.
"Untuk memastikan tidak adanya Gratifikasi sebanyak lebih kurang 50 orang rekanan kontraktor membuat surat pernyataan bahwa tidak ada memberi uang apapun dalam kepengurusan surat perintah pencairan (SPP) kepada pihak Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudsata) Inhu," ujar Wakil Ketua Asosiasi Gapeksindo Inhu, Seno Harto yang didampingi Reni Novia Direktris CV Intan Berta dan William Seno selaku Direktur CV Putra Palembang di kediamannya, di Kelurahan Sekar Mawar, Rabu (29/6/2016) malam tadi.
Dijelaskan Seno Harto, mengenai adanya setoran atau potongan maupun iuran Rp300 ribu itu tidaklah benar adanya. Hal ini diketahui dari hasil pertemuan sesama rekanan kontraktor di bagian administrasi keuangan sekretaris daerah (setda) Inhu siang itu sebanyak 50 orang rekanan kontraktor asal Inhu telah menjelaskan tidak ada diminta iuran Rp300 ribu tersebut.
"Jadi untuk saling menjaga satu sama lain dan demi kelancaran pembangunan di kabupaten Inhu, keputusan dalam pertemuan tadi setiap kontraktor yang hendak ajukan SPP harus membuat surat pernyatan, dan besok rekanan kontraktor sudah bisa pencairan," pungkas Seno Harto.
Sebelumnya diberitakan, beberapa rekanan kontraktor di Inhu mengaku kesulitan untuk pencairan. Karena banyaknya persoalan, mulai proposal hingga adanya iuran Rp300 ribu per paket proyek.
Sedikitnya ada 39 paket proyek dalam kendala pencairan dikarenakan tidak ada proposal. Selain itu, juga ada setor Rp300 ribu sebelum mengajukan pencairan di bidang keuangan Seketariat Sekda Inhu.
Persoalan ini awalnya karena proposal dari Kelurahan atau Desa yang tidak ada, maka kontraktor terkendala untuk mencairkan pekerjaan mereka. Kemudian belakangan terkuak pula adanya setoran Rp300 ribu oleh kontraktor kepada salah seorang kontraktor tukang kumpulkan uang.
"Seluruh rekanan kontraktor yang mendapat proyek di Disporabudsata Inhu diwajibkan setor Rp300 ribu per paket, setelah menyetor barulah kita dapat mengajukan usulan pencairan," kata rekanan kontraktor asal Rengat yang tidak mau namanya disebutkan, saat berbincang dengan datariau.com, Senin (27/6/2016).
Uang Rp300 ribu itu, jelasnya, dikumpulkan oleh rekanan kontraktor dari Air Molek inisial JN, dan uang itu disetorkan kemana pihaknya juga kurang tahu. Saat kontraktor inni ditanya datariau.com ikut bayar tidak, dia mengaku ikut bayar.
"Kalau tidak ikut bayar gimana mau bisa termen, semua rekanan kontraktor membayar," sebutnya.
Sementara itu, rekanan kontraktor asal Air Molek yang mengumpulkan uang inisial JN saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengumpulan uang tersebut.
"Tapi itu bukan pemotongan atau setoran sebagaimana yang dihebohkan selama ini. Itu uang iuran dan inisiatif kami dan tidak ada disuruh orang dinas dari manapun, uang itu digunakan untuk beli makanan dan minuman di saat kita melakukan pengurusan sampai malam," jelasnya.
Jn juga mengatakan, tidak semua rekan kontraktor ikut iuran, siapa yang mau saja, yang tidak maupun iuran tidak dipaksa. Makanan dan minuman yang dibeli dari hasil iuran itu dimakan dan diminum bersama. "Menurut saya, itu tidak masalah," singkat JN.
Terkait hal ini, Kepala Disporabudsata Armansah dan Kepala Bidang (Kabid) Olahraga, Rima, belum juga dapat dimintai keterangan, saat dijumpai di ruang kerjanya masing-masing tidak ada di tempat. Saat dihubungi selulernya masuk, namun tidak mau jawab telpon.
Sementara informasi yang berkembang saat ini, selain tidak ada proposal dan setoran Rp 300 ribu per paket, juga lagi santer-santernya tentang nilai di RAB diduga tidak sesuai dengan nilai pencairan di setiap paket dikarenakan adanya pengurangan DBH.
