DATARIAU.COM - Pemerintah membuka opsi menutup ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan pembengkakan jumlah titik yang jauh melampaui target awal. Kelebihan ribuan dapur tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan target awal pembangunan SPPG dalam program MBG hanya sebanyak 21.000 titik. Namun berdasarkan data terbaru, jumlah dapur yang tercatat telah mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik di luar perencanaan.
Menurut Zulhas, lonjakan jumlah dapur tersebut diduga dipicu praktik jual-beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah unit terus bertambah tanpa kendali.
“Terjadi jual-beli titik. Yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip detik.com, Jumat (12/6/2026).
Baca juga:Program MBG di Sejumlah Sekolah Dihentikan Sementara Akibat Keterlambatan Dana
Pembengkakan itu berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran negara. Dengan insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur MBG, tambahan 6.877 titik dinilai menciptakan pengeluaran berlebih yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, pemerintah memperkirakan pemborosan anggaran bisa menembus Rp12 triliun dalam setahun. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian terkait akan melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap keberadaan dapur MBG.
Sorotan terbesar tertuju pada kemungkinan penutupan SPPG yang dianggap berlebih atau tidak sesuai kebutuhan. Pemerintah kini tengah melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap seluruh titik yang telah terdaftar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa penutupan dapur MBG menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan dalam proses penataan tersebut.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (penutupan SPPG yang berlebih), tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Sedang diinventarisir kondisinya seperti apa,” ujar Prasetyo.
Baca juga:Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Jadi Terapi Kejut Prabowo Perkuat Akuntabilitas Program MBG
Selain di wilayah umum, pembengkakan juga ditemukan di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlah SPPG di daerah 3T melonjak menjadi 8.617 titik. Bahkan, sebanyak 6.138 titik di antaranya telah mengantongi surat keputusan dari BGN.
Temuan ini memperkuat alasan pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Meski opsi penutupan mengemuka, pemerintah menegaskan pelayanan MBG kepada masyarakat tidak boleh terganggu selama proses penataan berlangsung. Dapur yang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat akan tetap berjalan sambil menunggu hasil evaluasi.
