DATARIAU.COM - Pernyataan pejabat publik kembali menuai sorotan. Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo Subianto berulang kali melontarkan pernyataan yang memantik perdebatan di ruang publik. Istana pun dinilai semakin sering menggunakan panggung resmi untuk menyampaikan narasi yang bernada defensif, satir, bahkan menyindir balik kritik masyarakat sipil.
Publik masih mengingat sejumlah frasa yang mengundang kontroversi, mulai dari penyebutan "londo ireng" kepada jurnalis dan para pengkritik di media sosial, sindiran terhadap pihak yang mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai orang yang "merasa paling pintar", hingga pernyataan "silakan cari negara lain" bagi mereka yang memandang masa depan Indonesia secara pesimistis. Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan ungkapan "endasmu" yang keluar dari seorang kepala negara. Terlepas dari konteks penyampaiannya, rangkaian pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas komunikasi seorang pemimpin dalam menghadapi kritik dan persoalan publik.
Fenomena serupa sesungguhnya tidak hanya terjadi pada level presiden. Berbagai pejabat lain juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang dinilai menyederhanakan persoalan. Mulai dari imbauan penghematan energi yang terlalu sederhana, solusi pangan yang lebih banyak membebankan individu, hingga respons atas berbagai persoalan publik yang tidak menyentuh akar masalah. Akibatnya, masyarakat semakin sering merespons dengan sinisme, antara kecewa, jenuh, dan kehilangan harapan terhadap hadirnya solusi yang sungguh-sungguh.
Baca juga:Bukan Diam, Bukan Pula Menghina: Begini Tuntunan Islam dalam Menyikapi Pemimpin yang Zalim
Persoalan ini sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada pilihan kata atau gaya komunikasi. Ketika masalah besar dijawab dengan narasi yang dangkal dan parsial, yang patut dipertanyakan bukan hanya isi ucapannya, melainkan juga kapasitas pihak yang berbicara. Apakah ia benar-benar memahami persoalan umat yang menjadi tanggung jawabnya, atau justru termasuk dalam gambaran tentang ruwaibidhah yang telah diperingatkan Rasulullah ﷺ, yaitu orang yang tidak layak namun berbicara mengenai urusan masyarakat?
Fenomena pejabat "asal bunyi" (asbun) mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam cara pandang terhadap urusan publik. Pernyataan yang lahir sering kali menunjukkan lemahnya pemahaman atas kompleksitas masalah. Polanya berulang: persoalan besar direduksi menjadi masalah sederhana, konteks dipersempit, sementara solusi diarahkan pada langkah-langkah yang tidak menyentuh akar penyebabnya. Dalam kondisi demikian, publik wajar bertanya apakah hal itu lahir dari ketidaktahuan, sikap mengabaikan persoalan, atau bahkan upaya menghindari pembahasan substansi masalah.
Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya krisis tanggung jawab dalam kepemimpinan. Seorang pejabat bukanlah individu biasa yang bebas menyampaikan opini tanpa konsekuensi. Dalam posisi sebagai pengurus urusan rakyat (raa'in), setiap perkataan yang keluar dari lisannya memiliki dampak yang luas. Ucapan seorang pemimpin membentuk opini publik, memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, bahkan mengarahkan cara masyarakat memahami persoalan yang sedang dihadapi.
Baca juga:Memahami Ulil Amri dalam Islam: Siapa Mereka dan Kapan Wajib Ditaati?
Seorang pemimpin semestinya berpikir pada level kebijakan. Ia dituntut mampu membaca akar persoalan, memetakan berbagai dampak yang mungkin muncul, kemudian merumuskan solusi yang sistemis. Ketika yang muncul justru narasi yang menyederhanakan persoalan, hal itu menunjukkan ketidakmampuan memahami realitas sekaligus kelalaian dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
Dampaknya tidak dapat dianggap ringan. Jika masyarakat terus-menerus disuguhi solusi yang dangkal, lambat laun kondisi sulit akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kenaikan harga dipandang cukup disikapi dengan penghematan individu, krisis energi cukup dijawab dengan perubahan kebiasaan masyarakat, sementara persoalan pangan dianggap selesai melalui penyesuaian konsumsi. Pada titik inilah pernyataan pejabat bukan sekadar keliru, tetapi berpotensi mengaburkan cara berpikir masyarakat terhadap persoalan yang sesungguhnya membutuhkan penyelesaian pada level kebijakan negara.
Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem yang melingkupinya. Dalam sistem sekuler kapitalistik, kebebasan berbicara sering kali diposisikan lebih dominan daripada tanggung jawab moral dan spiritual. Pejabat dapat menyampaikan berbagai pernyataan tanpa merasa terikat untuk memastikan bahwa ucapannya benar, tepat, serta membawa kemaslahatan. Padahal setiap perkataan pemimpin sejatinya adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subahanahu wa ta'ala.
Baca juga:Prinsip Ahlus Sunnah: Taat Kepada Pemimpin Kaum Muslimin Meskipun Zhalim
Di sisi lain, mekanisme politik demokrasi juga berkontribusi terhadap lahirnya fenomena tersebut. Kepemimpinan tidak selalu ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas terbaik, melainkan sering dipengaruhi kekuatan modal, popularitas, dan dukungan politik. Proses menuju kekuasaan yang membutuhkan biaya sangat besar membuka ruang bagi praktik politik transaksional. Akibatnya, kemampuan mengelola urusan rakyat tidak selalu menjadi standar utama dalam menentukan siapa yang layak memimpin.
Karena itu, fenomena pejabat yang kerap melontarkan pernyataan "asal bunyi" bukan semata persoalan individu ataupun komunikasi publik. Ia merupakan gejala dari sistem yang gagal memastikan lahirnya pemimpin yang benar-benar memahami persoalan umat sekaligus memiliki kemampuan mengelolanya.
