DATARIAU.COM - Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menggema di berbagai daerah, termasuk di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, dan di depan Gedung DPR RI, kembali menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan antara penguasa dan rakyat. Mahasiswa turun ke jalan membawa berbagai tuntutan, mulai dari penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kritik terhadap kelangkaan subsidi energi yang dinilai berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok.
Aksi demonstrasi tersebut akhirnya mendapat respons dari pimpinan parlemen. Namun, di balik berbagai tuntutan yang disampaikan, terdapat satu pesan utama yang ingin disuarakan masyarakat, yakni harapan akan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Mereka menginginkan negara hadir sebagai pelindung masyarakat dan lebih bijaksana dalam mengelola keuangan publik di tengah tekanan ekonomi yang semakin dirasakan (CNN Indonesia, 15 Juni 2026).
Selain menyoroti program MBG, mahasiswa juga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki kondisi perekonomian nasional yang tengah menghadapi tantangan, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi sebagian masyarakat, berbagai kebijakan yang diterapkan saat ini dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga:Bukan Diam, Bukan Pula Menghina: Begini Tuntunan Islam dalam Menyikapi Pemimpin yang Zalim
Meski demonstrasi besar telah berlangsung di berbagai daerah sebagai bentuk kritik terhadap program MBG, kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan berbagai kebijakan lainnya, pemerintah tetap menjalankan program-program yang dianggap sebagai prioritas nasional. Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut justru semakin menambah beban ekonomi mereka.
Kondisi ini memunculkan kejenuhan di tengah masyarakat. Kritik tidak lagi hanya disampaikan melalui demonstrasi di jalanan, tetapi juga melalui berbagai forum diskusi dan media sosial. Namun, muncul pandangan bahwa penguasa beserta para pendukungnya cenderung kurang terbuka terhadap kritik dan tetap mempertahankan kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan politik maupun kekuasaan.
Padahal, menyampaikan kritik merupakan hak setiap warga negara. Mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai kelompok yang memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Ketika muncul kebijakan yang dipandang berpotensi menimbulkan persoalan di masa mendatang, mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Baca juga:Memahami Ulil Amri dalam Islam: Siapa Mereka dan Kapan Wajib Ditaati?
Sesungguhnya, persoalan yang dihadapi negeri ini tidak hanya terletak pada satu atau dua kebijakan tertentu. Akar persoalannya, menurut pandangan Islam, jauh lebih mendasar, yakni sistem yang menjadi landasan lahirnya berbagai kebijakan tersebut.
Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan negara umumnya diukur melalui indikator-indikator material, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi, dan berbagai capaian ekonomi lainnya. Meskipun rakyat diperhatikan melalui berbagai program pemerintah, dalam praktiknya masyarakat sering kali diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai amanah yang wajib diurus secara menyeluruh.
Dalam sistem demokrasi kapitalistik, popularitas kerap menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan. Program-program yang besar, menarik perhatian publik, dan mudah dipromosikan cenderung memperoleh ruang lebih besar dibandingkan program yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat. Sistem ini memang memberikan ruang kebebasan berpendapat, tetapi pada saat yang sama juga dapat melahirkan konflik kepentingan atas nama rakyat.
Baca juga:Pemimpin Adalah Cermin Rakyat: Muhasabah Sebelum Menyalahkan Penguasa
Islam memandang hubungan antara penguasa dan rakyat dengan paradigma yang berbeda. Hubungan tersebut tidak dibangun atas dasar kepentingan politik maupun upaya mempertahankan kekuasaan, melainkan diatur berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah tentang popularitas, elektabilitas, ataupun pencitraan. Kepemimpinan merupakan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu, Islam tidak memulai penyelesaian persoalan hanya melalui program bantuan sosial semata, tetapi dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara sistematis. Negara wajib menjamin keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok masyarakat melalui tata kelola yang benar dan menyeluruh.
Seluruh sumber daya alam yang melimpah di negeri ini juga tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Kekayaan tersebut harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan mereka.
Dalam konsep pemerintahan Islam, penguasa berkewajiban menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, sedangkan rakyat berkewajiban menaati pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri di antara kamu." (QS An-Nisa: 59).
Namun demikian, kita tidak diperbolehkan taat kepada pemimpin ketika pemimpin mengajak kepada kemaksiatan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baca juga:Dosa Menghujat Pemimpin
Islam juga memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan muhasabah atau mengoreksi penguasa apabila terjadi penyimpangan dari syariat. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizham al-Hukmi fi al-Islam menjelaskan bahwa mengoreksi penguasa yang menyimpang dari syariat merupakan kewajiban umat.
Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran: 104).
