DATARIAU.COM - Hukum pemilu Indonesia sedang memasuki babak baru. Bukan karena akan ada pemilu dalam waktu dekat, melainkan karena sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah arsitektur pemilu secara mendasar, ditambah dengan proses Revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas DPR RI pada November 2026.
Putusan tersebut adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan ini menjadi penanda bahwa hukum pemilu kita tidak lagi bisa dijalankan dengan cara lama.
Pemilu Nasional dan Daerah Kini Harus Dipisah
Selama ini, Indonesia menganut sistem pemilu serentak lima kotak: pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada hari yang sama. Sistem ini awalnya dianggap efisien dan hemat anggaran.
Namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi boleh dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu. Keduanya harus dipisahkan.
Alasan Mahkamah sangat rasional. Pemilu serentak 2019 menimbulkan beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara di tingkat TPS. Banyak petugas KPPS yang kelelahan, terjadi kesalahan administrasi, dan kualitas partisipasi pemilih menurun karena pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus dalam waktu yang singkat.
Dengan pemisahan ini, pemilu nasional yang terdiri dari Pilpres, DPR, dan DPD akan dilaksanakan tersendiri, sedangkan pemilu daerah yang terdiri dari Pilkada dan DPRD akan dilaksanakan pada waktu yang berbeda.
Keputusan ini membawa konsekuensi besar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus direvisi total. Jadwal, tahapan, anggaran, hingga masa jabatan penyelenggara harus ditata ulang.
Inilah yang saat ini sedang dikerjakan oleh Komisi II DPR RI. Pada 11 November 2026, Panitia Kerja RUU Pemilu mulai mengundang akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk memberikan masukan. Targetnya, draf naskah akademik selesai akhir Desember 2026, dan pengesahan paling lambat Maret 2027.
Tiga Pekerjaan Rumah Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu yang sedang dibahas DPR harus mampu menjawab tiga persoalan yang muncul dari Putusan MK tersebut.
Pertama, penataan ulang jadwal pemilu. Pemisahan pemilu nasional dan daerah membutuhkan desain tahapan yang baru. KPU dan Bawaslu harus diberikan waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen, verifikasi, dan pengawasan tanpa harus bekerja dalam tekanan waktu yang berlebihan.
Dalam pembahasan Revisi UU Pemilu pada Oktober 2026, DPR bahkan mengusulkan penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu di wilayah besar, dari tujuh menjadi sembilan orang, serta pemangkasan durasi rekrutmen dari enam bulan menjadi dua hingga tiga bulan. Usulan ini masih diperdebatkan, tetapi menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan menjadi perhatian serius.
Kedua, penataan ulang ambang batas. Dalam revisi ini, DPR juga membahas parliamentary threshold dan presidential threshold. Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menghapus presidential threshold karena dinilai membatasi hak konstitusional partai politik dan warga negara. Kini, DPR harus merumuskan ambang batas yang baru, yang adil bagi partai besar maupun partai baru, tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Ketiga, penguatan pengawasan berbasis teknologi. Pemilu 2029 tidak boleh lagi mengulang persoalan rekapitulasi manual yang rawan kesalahan. Revisi harus membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi digital yang transparan, dapat diaudit, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penutup
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuka jalan bagi wajah baru hukum pemilu Indonesia. Pemilu yang lebih sederhana, penyelenggara yang lebih fokus, dan pemilih yang lebih nyaman dalam menggunakan hak suaranya.
Namun putusan pengadilan saja tidak cukup. Tanpa revisi undang-undang yang responsif dan partisipatif, putusan tersebut hanya akan menjadi catatan sejarah.
Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses ini. Revisi UU Pemilu bukan hanya urusan DPR di Jakarta. Ia adalah urusan seluruh warga negara, termasuk mahasiswa dan masyarakat di daerah.
Sebab kualitas pemilu 2029 ditentukan bukan pada hari pencoblosan, melainkan pada hari ini, ketika aturan mainnya sedang disusun. Dan pada titik itulah, mahasiswa hukum tidak boleh memilih diam.***
Disusun oleh: Agung Kharisma dan Riska Maharani (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru)