DATARIAU.COM - Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu menjadi arena perjumpaan sekaligus pertarungan antara dua kutub besar: hukum dan politik. Hukum pemilu (electoral law) berfungsi sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian, keadilan, dan keteraturan prosedur bagi kontestasi kekuasaan. Di sisi lain, politik bekerja melalui kalkulasi kepentingan, strategi aliansi, dan pragmatisme kekuasaan para aktor di dalamnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah hukum pemilu Indonesia mengalami transformasi yang sangat dinamis, sering kali diwarnai oleh ketegangan tajam antara upaya menegakkan kepastian konstitusional oleh lembaga peradilan dengan dorongan pragmatisme politik di ranah legislatif. Pertanyaan krusialnya: sejauh mana hukum pemilu mampu berdiri tegak sebagai panglima di tengah arus kepentingan politik praktis?
Politik Hukum Pemilu: Antara Norma Teknis dan Keadilan Substantif
Secara teoretis, hukum pemilu bukan sekadar aturan main teknis pencoblosan, melainkan penjabaran langsung dari kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, setiap produk hukum kepemiluan baik undang-undang, peraturan komisi pemilu, maupun putusan lembaga peradilan harus bermuara pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (constitutional rights).
Namun, dalam praktiknya, perumusan norma hukum pemilu sering kali menjadi kompromi politik di Senayan (DPR). Ketika pembentuk undang-undang merancang regulasi pemilihan, kalkulasi elektoral dan kepentingan partai politik kerap mendominasi pertimbangan yuridis. Hal inilah yang sering kali melahirkan celah di mana hukum pemilu tereduksi menjadi alat pengaman status quo, alih-alih menjadi sarana penciptaan keadilan yang inklusif.
Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi
Ketika kebuntuan atau ketidakadilan norma hukum pemilu terjadi akibat kompromi politik di parlemen, Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali hadir sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Melalui kewenangan pengujian undang-undang (judicial review), MK kerap mengeluarkan putusan progresif yang merombak peta hukum pemilu nasional.
Putusan-putusan ini bertujuan mengembalikan marwah konstitusi agar kontestasi politik tidak dikuasai oleh segelintir kelompok oligarki. Kendati demikian, intervensi yudisial ini tidak jarang memicu gesekan politik yang hebat, memperlihatkan betapa rapuhnya garis batas antara independensi hukum dan intervensi kekuasaan.
Tarik-Menarik Hukum Pemilu dan Dinamika Ambang Batas Pencalonan
Salah satu contoh paling nyata dari benturan antara kepastian konstitusional dan pragmatisme politik adalah polemik seputar perubahan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kasus ini bermula ketika MK mengeluarkan putusan progresif yang melonggarkan syarat persentase perolehan suara bagi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dinilai mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas, mencegah dominasi koalisi gemuk tunggal, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi partai-partai non-parlemen.
Namun, dinamika langsung memanas ketika Badan Legislatif (Baleg) DPR berespons terhadap putusan tersebut melalui revisi kilat undang-undang yang dinilai sebagian kalangan berpotensi menganulir substansi putusan MK. Langkah kilat legislatif ini memicu gelombang protes masif dari publik, akademisi, dan masyarakat sipil (dikenal luas dengan gerakan "Peringatan Darurat"), yang akhirnya memaksa DPR membatalkan pengesahan revisi tersebut dan kembali tunduk pada kepastian hukum konstitusional.
Menurut pandangan saya sebagai mahasiswa hukum, kasus ini merepresentasikan gejala kronis pragmatisme politik yang nyaris mencederai marwah supremasi hukum di Indonesia. Reaksi cepat parlemen untuk merevisi regulasi demi menyikapi putusan yudisial menunjukkan adanya kecenderungan dominasi kekuasaan yang mencoba mengakali tafsir konstitusi demi keuntungan kelompok tertentu. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dalam sistem ketatanegaraan kita, sebab hukum tidak boleh dipandang sebagai komoditas tawar-menawar politik yang bisa diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemegang kekuasaan.
Kendati demikian, peristiwa tersebut juga memperlihatkan kemenangan demokrasi substantif atas proseduralisme elit. Keterlibatan masyarakat melalui tekanan moral dan kontrol sosial berhasil menyelamatkan konstitusi dari cengkeraman pragmatisme jangka pendek, membuktikan bahwa legitimasi hukum yang kuat bersumber dari rasa keadilan di tengah masyarakat. Ke depan, wajah baru hukum pemilu nasional harus dirumuskan dengan komitmen moral yang tinggi dari para elite politik, di mana kepastian konstitusional ditempatkan di atas kepentingan pragmatis kelompok manapun agar konsolidasi demokrasi Indonesia dapat berjalan secara matang, transparan, dan berkeadilan.
Penutup
Menata wajah baru hukum pemilu di Indonesia memerlukan keseimbangan yang matang antara kepastian konstitusional dan realitas politik. Hukum tidak boleh kehilangan taringnya di hadapan syahwat kekuasaan, dan politik pun harus disadarkan bahwa tanpa pagar konstitusi, demokrasi hanya akan berujung pada tirani mayoritas atau oligarki. Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan berbenah, menjadikan hukum sebagai kompas moral bersama demi mewujudkan pemilu yang benar-benar berdaulat di tangan rakyat.***
*) Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning