Hukum Pemilu Indonesia di Persimpangan: Menata Ulang Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

datariau.com
34 view
Hukum Pemilu Indonesia di Persimpangan: Menata Ulang Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Foto: Ist.

Penutup


Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuka jalan bagi wajah baru hukum pemilu Indonesia. Pemilu yang lebih sederhana, penyelenggara yang lebih fokus, dan pemilih yang lebih nyaman dalam menggunakan hak suaranya.

Namun putusan pengadilan saja tidak cukup. Tanpa revisi undang-undang yang responsif dan partisipatif, putusan tersebut hanya akan menjadi catatan sejarah.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses ini. Revisi UU Pemilu bukan hanya urusan DPR di Jakarta. Ia adalah urusan seluruh warga negara, termasuk mahasiswa dan masyarakat di daerah.

Sebab kualitas pemilu 2029 ditentukan bukan pada hari pencoblosan, melainkan pada hari ini, ketika aturan mainnya sedang disusun. Dan pada titik itulah, mahasiswa hukum tidak boleh memilih diam.***

Disusun oleh: Agung Kharisma dan Riska Maharani (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)