Tindak Lanjut Aduan Soal Izin Bangunan Sekolah Tahfizh Al-Fatih Pekanbaru, Komisi I dan III Turun Lapangan

datariau.com
1.158 view
Tindak Lanjut Aduan Soal Izin Bangunan Sekolah Tahfizh Al-Fatih Pekanbaru, Komisi I dan III Turun Lapangan
Foto: Endi
Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah IT Tahfizh Al-Fatih Pekanbaru, Jum'at (30/1/2026).

PEKANBARU, datariau.com - Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah IT Tahfizh Al-Fatih Pekanbaru, Jum'at (30/1/2026), menyusul adanya aduan masyarakat terkait persoalan perizinan bangunan dan dampak lingkungan sekolah yang berlokasi di Jalan Rasamala, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

Kunjungan tersebut dihadiri Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Syafri Syarif. Sedangkan, dari Komisi III hadir Wakil Ketua Komisi III Tekad Indra Pradana Abidin, Sekretaris Komisi III Abu Bakar, serta anggota komisi III lainnya Lindawati, Sri Rubiyanti, Putri Varadina, Doni Saputra dan Zakri Fajar Triyanto.

Hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan, DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Satpol PP, serta RT/RW dan masyarakat setempat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Syafri Syarif SE menyampaikan bahwa hasil peninjauan di lapangan ditemukan persoalan administrasi perizinan bangunan. Dari lima gedung yang berdiri di lokasi tersebut, hanya dua yang tercatat memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dari hasil kunjungan kita hari ini ke SDIT Tahfiz Al-Fatih, ternyata mereka memiliki lima gedung. Namun yang memiliki izin mendirikan bangunan atau persetujuan membangun gedung hanya dua gedung. Artinya, ada tiga gedung yang belum memiliki izin,” kata Syafri.

Syafri meminta pihak yayasan segera melengkapi administrasi tersebut, mengingat sekolah itu telah beroperasi hampir lima tahun.

“Karena sekolah ini sudah berdiri hampir lima tahun, nah ini administrasi harus segera dilengkapi oleh pihak yayasan,” tegasnya.

Selain persoalan izin bangunan, DPRD juga menerima keluhan warga terkait dampak lingkungan dan analisis dampak lalu lintas (andalalin). Warga mengeluhkan kemacetan yang kerap terjadi saat jam pulang sekolah.

“Masalah lalu lintas juga harus disiapkan solusinya. Apakah mereka menyiapkan lahan parkir atau rekayasa tertentu, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman tinggal di sini,” cetus Syafri.

Politisi Golkar ini juga menyoroti informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru bahwa sesuai aturan, ruang belajar maksimal dibangun tiga lantai. Namun, di lokasi tersebut ditemukan bangunan yang mencapai enam lantai.

“Sekolah ini ada dari TK, SD, SMP dan SMA. Ini kami tadi juga mempertanyakan ke Dinas Pendidikan bagaimana izin ini bisa keluar. Sementara sekolah ini bukan berada dalam satu kawasan, tapi ada beberapa titik gedung-gedung yang mereka bangun, nah ini yang tidak memiliki izin,” jelasnya.

DPRD Pekanbaru berencana memanggil OPD terkait dan pihak yayasan dalam agenda rapat lanjutan. Kemungkinkan, persoalan ini dibahas dalam rapat lintas komisi yakni Komisi I dan Komisi III karena menyangkut aspek perizinan, pendidikan, serta lingkungan. (end)

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks