Bupati HM Adil Hadiri Rapat Paripurna DPRD Meranti Tentang Penyampaian Laporan 3 Rapeda

Admin
222 view
Bupati HM Adil Hadiri Rapat Paripurna DPRD Meranti Tentang Penyampaian Laporan 3 Rapeda

KEPULAUAN MERANTI, datariau.com - Bupati Meranti H Muhammad Adil SH ikuti Rapat Paripurna DPRD Meranti terkait Laporan Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda LPP APBD TA 2020, Penyampaian Ranperda Inisiatif DPRD tentang Meranti Sehat dan Penyampaian Ranperda usulan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Gedung Aula DRPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin malam (12/7/2021).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H Khalid Ali SE mengatakan, bahwa yang hadir dalam rapat sebanyak 21 orang dan sudah memenuhi syarat untuk melakukan rapat Paripurna, adapun rapat ini dilakukan atas dasar hasil musyawarah bersama sehingga forum ini terbentuk.

H Khalid Ali SE menjelaskan laporan hasil pembahasan Banggar tentang APBD Meranti tahun 2020 disampaikan dalam rapat tersebut, forum ini telah menyetujui tahun anggaran 2020, memutuskan terhadap pertagungjawaban menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati H Muhammad Adil SH mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang dengan sungguh-sungguh telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah.

"Dengan diundangkannya regulasi yang sama-sama kita bentuk ini nantinya diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sebelum ini kita hadapi," katanya.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD APBD TA 2020, kata Bupati, merupakan kewajiban pihaknya selaku Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Kabupaten Kepulauan Meranti Pelaksanaan Anggaran 2020 kepada DPRD.

"Hal ini merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir," sebut Bupati.

Proses pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilalui dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Maka Bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyampaikan Ranperda yang telah disetujui bersama tersebut kepada Pemerintah Provinsi Riau selanjutnya, setelah Persetujuan untuk dilakukan evaluasi.

"Semoga kerjasama dan pemahaman yang telah kita bangun bersama menjadi modal untuk meraih kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti dimasa yang akan datang. Atas Kerjasama dan kerja keras kita bersama ini, mudah-mudahan Allah Subahanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk dan karuniaNya, sehingga jalan yang akan kita tempuh bersama tidak mendapatkan hambatan sedikitpun dan dijauhkan dari segala cobaan serta kita semua senantiasa mendapat perlindungan dan petunjuk-Nya, Aamiin ya robbal'alaamiin," ungkap H Muhammad Adil SH.

Dilanjutkan Bupati, berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 10/Kpts-DPRD/XI/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Keulauan Meranti Tahun 2021 tertanggal 24, Nopember 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) dalam tahun 2021 ini telah memprogramkan sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas 8 Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Daerah dan 6 inisiatif DPRD.