PEKANBARU, datariau.com - Panitia khusus (Pansus) DPRD Pekanbaru saat ini terus mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru Tahun Anggaran 2023, Kamis (18/4/2024).
Pansus DPRD Pekanbaru sudah mengantongi beberapa hal yang perlu dan patut untuk dimasukkan di LKPj Pemko Pekanbaru TA 2023.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Dapot Sinaga SE didampingi Wakil Ketua Krismat Hutagalung beserta anggota lainnya Ida Yulita Susanti SH MH, Ali Suseno, Irman Sasrianto, Doni Saputra SH MH, Ruslan Tarigan dan Zulkarnain.
Rapat pansus kali ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Kadis Perkim) Mardiansyah, Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Idrus, Kepala BPKAD Yulianis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Iwa Gemino serta Tenaga Ahli.
Pembahasan LKPj 2023 masih berjalan, kali ini fokus kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Tim Pansus DPRD Pekanbaru menyisir pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disusun oleh Pemko Pekanbaru.
Ketua Pansus Dapot Sinaga SE mengungkapkan, ada lima titik tekan atau catatan dari anggota pansus dalam rapat tersebut.
Pertama, seringnya terjadi pergeseran anggaran tanpa pemberitahuan kepada DPRD Pekanbaru selama tahun 2023.
"Kalau kita simak dalam rapat pansus itu ada sebanyak 4 kali (pergeseran). Kenapa kok digeser-geser? Apa alasannya digeser kita tidak tahu apa. Tidak ada laporan ke kita (DPRD)," kata Dapot.
Kedua, Pansus DPRD Pekanbaru melihat adanya ketidaksinkronan data yang diberikan sebagai dokumen LKPj tahun anggaran 2023.
"Data yang diserahkan dan data yang ada di OPD terkait berbeda angkanya sehingga muncul kecurigaan terkesan asal-asalan dalam penyusunan, nah apalagi kalau dalam penggunaan anggaran," terangnya.
Ketiga, alokasi anggaran dari mandatori UU tentang pendidikan diduga tidak terpenuhi atau digeser untuk kepentingan lain.
Keempat, penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan lebih banyak kepada kegiatan rutin dibanding infrastruktur.
"Padahal, kegiatan infrastruktur itulah penunjang yang lebih dibutuhkan perhatian saat ini untuk dunia pendidikan di Pekanbaru," tegas Dapot.
Kelima, Pansus DPRD Pekanbaru menyoroti adanya program-program yang tidak sejalan dengan RPJMD terdahulu, alias program yang sifatnya pribadi.
"Kita tahu, seharusnya pemerintah kota melanjutkan untuk menyelesaikannya, bukannya malah buat program pribadi yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota pekanbaru, yang sudah sangat sering kita suarakan sebagai wakil rakyat," cetusnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pembahasan LKPj TA 2023 belum selesai. Tim pansus masih ingin fokus mengupas dan mengkroscek semua OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru sampai tahap finalisasi dan berikan rekomendasinya.
"Sementara ini kami melihat penggunaan anggarannya terkesan ugal-ugalan dan tidak tepat sasaran. Ada aroma kampanye terselubung yang kami lihat dalam penggunanya terkesan mengarah ke TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," tutup Dapot. (end)
