PEKANBARU, datariau.com - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024, Senin (14/4/2025).
Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian LKPJ Pemko Pekanbaru tahun 2024 oleh Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar pada 24 Maret 2025 lalu.
Paripurna dipimipin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE MM didampingi Wakil Ketua M Dikky Suryadi Khusaini. Sementara, Pj Sekdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin turut hadir mewakili Walikota Pekanbaru.
Delapan Fraksi DPRD Pekanbaru secara bergantian melalui juru bicaranya menyampaikan pandangan umumnya terhadap LKPJ Pemko Pekanbaru tahun 2024.
Seluruh Fraksi DPRD Pekanbaru menyoroti beberapa catatan dalam LKPJ Pemko Pekanbaru TA 2024. Diantaranya sampah, banjir, jalan berlubang, pelayanan, pajak dan restribusi hingga persoalan tunda bayar.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru menjadi salah satu fraksi yang paling keras mengkritisi kinerja Pemko Pekanbaru dari LKPJ yang mereka terima.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng menyampaikan, bahwa LKPJ Pemko 2024 yang diterima fraksinya sangat membingungkan dan tidak dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru selama tahun anggaran 2024. Apakah sejalan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru, serta tercapai sasaran atau belum.
Dikatakan Tekad, visi misi Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa. Serta pusat kebudayaan Melayu, menuju kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa.
"Artinya, ini harus tercapai tahun 2025. Sementara kita tidak tahu dari LKPJ yang diberikan tahun 2024 ini. Sedangkan misi Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 adalah meningkatkan SDM Kota Pekanbaru, apakah sudah meningkat SDM Kota Pekanbaru," tanya Tekad.
"Lalu, apa tolak ukurnya, apa perkembangannya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, melanjutkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai budaya Melayu. Sudah adakah di masyarakat Kota Pekanbaru? Atau begitu mendengar hal tersebut langsung teringat akan Kota Pekanbaru. Bagaimana dengan situs-situs budaya melayu di Kota Pekanbaru," tambahnya.
Lebih dari itu, Fraksi PDIP juga meminta Pemko memperkuat infrastruktur, untuk roda ekonomi, serta memastikan jalan-jalan, drainase anak sungai apakah sudah layak atau belum.
Fraksi PDIP juga menginginkan selama tahun 2024, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru seperti target meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan, meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan.
Termasuk, banyak jabatan pejabat yang tak sesuai dengan kompetensi. Maka dari itu, catatan LKPJ dari Fraksi PDIP, meminta kepada Pemko memberikan struktur APBD yang komprehensif sehingga sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dijabat.
"Termasuk juga berapa persentase infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, mohon dijelaskan secara rinci. Lalu persentase PAD Kota Pekanbaru dari seluruh sektor, yang ditargetkan maupun yang direalisasikan. Sebagai wakil rakyat, kami meminta agar LKPJ ini bukan sekadar formalitas tahunan tanpa ada realisasinya," jelasnya.
Bagi Fraksi PDIP, LKPJ Pemko Pekanbaru ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai contohnya, dalam LKPJ ini tidak terdapat indikator makro capaian 2023 dengan capaian 2024 dan tidak ada juga indikator pendidikan kesehatan dan lain sebagainya.
Padahal indikator ini penting untuk menilai kinerja selama 2024 dalam mencapai visi dan misi.
