JAKARTA, datariau.com - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menghadapi beban politik besar akibat ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Didik, posisi Gibran dalam pemerintahan merupakan bagian dari eksperimen politik dinasti yang bertujuan mempertahankan pengaruh Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Dalam analisisnya, Didik bahkan menyebut Gibran sebagai "kelinci percobaan" dari eksperimen politik yang berlangsung menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi.
Ia menilai, posisi Gibran sebagai wakil presiden tidak sepenuhnya terbentuk melalui proses panjang pembinaan dan perjalanan kepemimpinan politik, melainkan lebih banyak ditopang popularitas serta kekuasaan politik ayahnya.
"Anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahnya," tulis Didik dalam analisisnya.
Didik juga menilai perbandingan Gibran dengan tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan Sultan Hamengkubuwono X terlalu jauh. Menurutnya, tokoh-tokoh tersebut memiliki perjalanan panjang dalam membangun kapasitas dan kepemimpinan, sedangkan Gibran dinilai belum melalui proses serupa.
Ia berpandangan, Gibran bukan merupakan representasi perjuangan politik dan aktivisme yang membentuk seorang pemimpin. Sebaliknya, Gibran dinilai berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibangun melalui kapasitas dan perjalanan kepemimpinannya sendiri.
Didik menegaskan, aktor utama di balik eksperimen politik tersebut adalah Jokowi. Sementara Gibran disebut sebagai bagian dari ambisi politik sang ayah.
"Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang camping," tulisnya.
Meski demikian, Didik menegaskan Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya. Setelah menerima pencalonan, mengikuti kontestasi pemilihan umum, dan memperoleh jabatan publik, Gibran harus menghadapi konsekuensi politik dari keputusan tersebut.
Soroti Kekuasaan Pasca Kekuasaan
Lebih lanjut, Didik mengaitkan posisi politik Gibran dengan upaya Jokowi mempertahankan pengaruh setelah masa jabatan presidennya berakhir. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai "kekuasaan pasca kekuasaan".
Istilah itu merujuk pada kondisi ketika seorang mantan presiden masih berusaha mempertahankan pengaruh politik melalui jaringan kekuasaan dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya di pemerintahan berikutnya.
Menurut Didik, setelah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak terwujud, Jokowi dinilai menempuh jalur lain untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Salah satunya melalui pewarisan kekuasaan kepada anggota keluarga serta penempatan figur-figur yang memiliki kedekatan politik.
"Seorang presiden yang sudah berakhir kekuasaannya secara konstitusional, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga 'ngotot' untuk melanjutkan pengaruh politiknya dan tetap tidak ingin berakhir pengaruhnya," tulisnya.
Didik menilai pola tersebut berpotensi menciptakan pusat pengaruh politik di luar kepemimpinan presiden yang sedang menjabat.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, ia turut menyoroti sejumlah tokoh yang menurut penilaiannya memiliki kedekatan dengan Jokowi, di antaranya Giring, Raja Juli, dan Kodari.
Ia juga menilai dinamika politik dalam dua tahun terakhir memperlihatkan berbagai hambatan dalam upaya mempertahankan pengaruh tersebut.
Dinasti Politik Dinilai Berdampak pada Demokrasi
Didik berpandangan, penempatan Gibran sebagai wakil presiden merupakan bagian dari eksperimen politik dinasti dan pewarisan pengaruh kekuasaan.
Menurutnya, praktik politik yang melibatkan kepentingan keluarga penguasa berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi demokrasi, terutama terkait kesetaraan kesempatan dan prinsip konstitusional.
Ia membandingkan perjalanan politik Gibran dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim yang ditempa melalui perjuangan panjang.
Didik menilai popularitas politik Jokowi yang tinggi tidak serta-merta dapat diwariskan kepada Gibran dalam bentuk kapasitas, pengaruh, dan legitimasi politik yang sama.
Di sisi lain, Gibran juga dinilai harus menghadapi berbagai kritik dan kontroversi yang berkaitan dengan perjalanan politik ayahnya, meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam setiap keputusan Jokowi.
"Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini," tulis Didik.
Kritik Putusan MK dan Persoalan Etika Politik
Persoalan lain yang disoroti Didik adalah perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Didik menilai peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan ketika kepentingan keluarga penguasa bersinggungan dengan institusi konstitusional negara.
Ia menyoroti pentingnya menjaga kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan dalam kompetisi politik. Menurutnya, penggunaan kekuasaan dan aparat negara yang dinilainya tidak netral dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi.
Didik juga menegaskan bahwa kemenangan dalam pemilihan umum tidak serta-merta menghilangkan persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.
"Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan," tulisnya.
