DATARIAU.COM - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai perkembangan ekonomi nasional menunjukkan tren yang semakin positif seiring meredanya tekanan eksternal dan semakin terjaganya disiplin fiskal pemerintah. Menurutnya, membaiknya sentimen pasar tercermin dari penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Prof. Didik menjelaskan bahwa salah satu faktor penting yang memengaruhi perbaikan tersebut berasal dari kondisi global, terutama menurunnya harga minyak dunia akibat meningkatnya harapan tercapainya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
"Ada berita baik harga minyak Brent terus menurun. Harga minyak pada puncak krisis perang mencapai 120 dollar AS per barrel dan kini sudah turun lagi sekitar 4 persen menjadi 80 dollar AS per barrel," ujarnya.
Baca juga:JK Ingatkan Krisis Ekonomi Bisa Berujung Krisis Politik, Soroti Utang Negara hingga Ancaman El Nino
Ia menambahkan bahwa penurunan harga minyak tersebut dipicu oleh perkembangan positif hubungan Amerika Serikat dan Iran yang mulai mengarah pada kesepakatan damai. Kondisi tersebut membuka peluang normalisasi kembali aktivitas perdagangan energi global, termasuk di Selat Hormuz yang sebelumnya menjadi sumber gangguan pasokan minyak dunia.
Selain faktor global, Prof. Didik menilai kondisi fiskal Indonesia hingga pertengahan tahun masih berada dalam kondisi yang relatif sehat. Ia mengatakan bahwa kritik mengenai disiplin fiskal perlu dilihat berdasarkan data yang tersedia.
"Jika saya lihat dari laporan yang ada, dalam pandangan saya kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai, terutama dalam defisit yang terjadi sampai tengah tahun sekarang ini," katanya.
Baca juga:Universitas Paramadina Apresiasi Dukungan LLDIKTI III untuk PTS di Tengah Penurunan Mahasiswa Baru
Menurutnya, defisit fiskal hingga Mei 2026 masih terjaga di kisaran 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga masih memberikan ruang yang cukup aman bagi pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prof. Didik juga menilai pemerintah mulai melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mencatat bahwa pemerintah telah menurunkan alokasi anggaran program tersebut menjadi sekitar Rp268 triliun dan diperkirakan masih akan dilakukan efisiensi lebih lanjut melalui fokus pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari sisi penerimaan negara, Prof. Didik melihat adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Pendapatan negara hingga Mei 2026 meningkat sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan total penerimaan mencapai Rp1.185 triliun.
"Saya kira ini ada faktor sukses Coretax, yang berperan dalam hal ini," ujarnya mengenai implementasi sistem Coretax yang dinilai membantu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.
Baca juga:Kajian Paramadina Soroti Hubbud-Dunya di Era Digital: Cinta Kian Terjebak Pencitraan dan Validasi
Ia menjelaskan bahwa kenaikan penerimaan pajak terutama ditopang oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 41 persen secara tahunan, disertai pertumbuhan penerimaan sektor perdagangan, pertambangan, dan manufaktur yang menjadi motor utama pertumbuhan pajak nasional.
Menurut Prof. Didik, implementasi sistem perpajakan yang semakin baik harus diiringi dengan peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
"Rakyat membayar pajak dalam jumlah sangat besar kepada negara, yang harus diikuti oleh perwujudan demokrasi secara substansial. Hampir semua negara yang sistem pajaknya baik, sistem demokrasinya juga baik," tegasnya.
Baca juga:Ekonom Kritik Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen: Ada Kejanggalan Data dan Ancaman Krisis Kepercayaan
Di sisi belanja negara, Prof. Didik menilai pemerintah memang sedang memperbesar peran negara melalui berbagai program sosial dan ketahanan pangan. Ia mencatat peningkatan belanja untuk ketahanan pangan mencapai 76 persen secara tahunan, termasuk dukungan terhadap petani, subsidi pupuk, dan penguatan cadangan pangan nasional melalui BULOG.
Sementara itu, belanja subsidi dan kompensasi meningkat tajam hingga 208 persen secara tahunan, termasuk realisasi Program Makan Bergizi Gratis yang telah mencapai Rp86,6 triliun sepanjang hampir satu semester pertama tahun ini.
Meski demikian, Prof. Didik memperkirakan realisasi anggaran MBG pada semester kedua tidak akan meningkat secara signifikan karena adanya kebijakan efisiensi dan fokus pelaksanaan di daerah 3T.
Baca juga:Universitas Paramadina dan Harkat Negeri Bahas Kritik The Economist terhadap Indonesia
Secara keseluruhan, ia optimistis persepsi pasar terhadap ekonomi Indonesia akan terus membaik apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan memperkuat komunikasi publik.
"Jadi, dengan data-data faktual ini menurut saya kebijakan fiskal masih bisa dijaga dengan disiplin yang lebih baik," ujarnya.
