JAKARTA, datariau.com - Universitas Paramadina bekerja sama dengan Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF menggelar diskusi publik bertajuk "Masa Depan Ekonomi Halal RI" di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Forum yang mempertemukan akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan tersebut membahas strategi memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia.
Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa industri halal global terus mengalami pertumbuhan pesat. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, nilai ekonomi halal dunia telah mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029.
Meski memiliki populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia masih berada di peringkat keempat GIEI 2025/2026 atau turun satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa besarnya pasar domestik belum sepenuhnya mampu diubah menjadi keunggulan kompetitif di tingkat global.
Baca juga:
Universitas Paramadina dan Komisi X DPR RI Bahas Transformasi
Pendidikan di Era AI, Dorong Kurikulum Adaptif dan Berbasis Etika
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengatakan pihaknya berkomitmen memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui pendidikan, riset, serta kolaborasi strategis.
Ia menyebut Universitas Paramadina telah memiliki Program Magister Manajemen Keuangan Syariah dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah yang akan terus dikembangkan sebagai kontribusi akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.
Selain itu, menurutnya, kontribusi wakaf Kampus Cikarang beserta tiga gedungnya menjadi implementasi nyata nilai-nilai ekonomi syariah dalam mendukung pengembangan pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua CSED INDEF sekaligus moderator diskusi, Dr. Handi Risza, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama ekonomi halal dunia, namun membutuhkan ekosistem yang lebih terintegrasi.
"Potensi besar tersebut harus didukung oleh pembangunan ekosistem yang saling terhubung agar mampu melahirkan daya saing global," ujarnya.
Baca juga:Prof. Didik Rachbini: Konflik Polisi-Kejaksaan Ancam Investasi serta Target Ekonomi 8 Persen
Handi mengungkapkan pangsa pasar industri keuangan syariah Indonesia hingga kini masih berada di kisaran 7 persen. Di sisi lain, pengembangan industri halal nasional dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab yang telah berhasil membangun ekosistem halal secara lebih komprehensif.
Menurutnya, percepatan ekonomi halal nasional harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI).
Pada aspek capital, Indonesia masih menghadapi keterbatasan inovasi dan variasi produk keuangan syariah dibandingkan negara lain seperti Malaysia. Sementara pada aspek governance, penguatan regulasi, kelembagaan, serta koordinasi antarinstansi dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Adapun pada aspek inclusivity, ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas melalui pemberdayaan sektor riil, termasuk optimalisasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).
Handi menegaskan ketiga pilar tersebut membutuhkan komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah agar industri halal dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam sesi utama, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), M. Arsjad Rasjid P.M., menyoroti besarnya peluang ekonomi halal global yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.
Baca juga:Manusia di Zaman Edan: Lead Institute Paramadina Bahas Kritik dan Ide Filosofis Herbert Marcuse & Cak Nur
Menurut Arsjad, nilai ekonomi halal dunia yang mencapai USD2,6 triliun pada 2024 setara sekitar 12 kali realisasi APBN Indonesia tahun yang sama. Dengan proyeksi pasar mencapai USD3,56 triliun pada 2029, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi pemain utama industri halal dunia.
"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," katanya.
Ia menjelaskan Indonesia telah mencatatkan prestasi pada sejumlah sektor berdasarkan GIEI 2025/2026, antara lain peringkat pertama dunia untuk modest fashion, peringkat ketiga sektor media dan rekreasi, serta peningkatan sektor farmasi dan kosmetik dari posisi kelima menjadi peringkat keempat.
Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan penguatan ekosistem industri halal secara menyeluruh.
Arsjad juga menyoroti aspek tata kelola ekonomi syariah Indonesia yang masih berada di peringkat ke-16 dunia. Menurutnya, regulasi, koordinasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi halal mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM.
Baca juga:Diskusi Meja Bundar Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika Jadi Kunci Hadapi Krisis Ekologis
Sebagai strategi jangka panjang, Arsjad mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal sebagai pusat produksi dan investasi industri halal nasional.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan Indonesia menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara yang membuka peluang lebih luas bagi produk halal Indonesia memasuki pasar internasional.
Selain itu, Arsjad mengusulkan pengembangan paspor halal berbasis teknologi blockchain guna menghadirkan sistem ketertelusuran (traceability) produk halal yang transparan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, konsep tersebut dapat memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk halal Indonesia.
"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk saudara-saudara kita yang non-muslim, perlu bergotong royong membangun industri halal Indonesia," ujarnya.
Baca juga:Prof. Didik: Disiplin Fiskal yang Terjaga dan Meredanya Tekanan Global Menjadi Sinyal Positif bagi Perekonomian Indonesia
Di sisi lain, Ketua CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengubah posisi dari negara dengan tingkat konsumsi produk halal yang tinggi menjadi negara produsen yang memiliki daya saing global.
Menurutnya, permintaan produk halal dunia akan terus meningkat sehingga Indonesia harus memperkuat kapasitas produksi melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah.
"Kolaborasi riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam membangun industri halal nasional. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar, tetapi harus mampu menciptakan produk, teknologi, dan inovasi yang memiliki daya saing global," ujarnya.
Prof. Nur juga menekankan pentingnya optimalisasi instrumen ZISWAF sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mampu memperkuat sektor filantropi Islam sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa masa depan ekonomi halal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk muslim maupun luasnya pasar domestik, melainkan oleh kemampuan membangun ekosistem yang kuat melalui penguatan aspek Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI).
Melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan yang konsisten, serta inovasi berkelanjutan, Indonesia dinilai memiliki peluang besar bertransformasi dari sekadar pasar menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.***
