JAKARTA, datariau.com - Krisis ekologis yang semakin nyata menuntut perubahan mendasar dalam arah pembangunan nasional. Para akademisi, peneliti, praktisi, hingga pemerhati lingkungan menegaskan bahwa bukti ilmiah mengenai perubahan iklim tidak akan cukup tanpa didukung kemauan politik, tata kelola yang baik, serta landasan etika dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pesan tersebut menjadi benang merah dalam Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk "Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia" yang diselenggarakan Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin (6/7/2026).
Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari komitmen Universitas Paramadina sebagai perguruan tinggi berbasis nilai-nilai keislaman.
"Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia," ujarnya.
Baca juga:PMI Manufaktur Indonesia Turun ke 46,9, Rektor Paramadina: Industri Nasional Masuk Zona Bahaya
Sementara itu, Ketua AIPI Prof. Daniel Murdiyarso menjelaskan bahwa dunia kini telah memasuki era Anthropocene, yakni masa ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang mengubah sistem bumi secara fundamental.
Ia menyebut kenaikan suhu global yang telah mencapai sekitar 1,6 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri menjadi bukti nyata bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar prediksi ilmiah.
"Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan," tegas Daniel.
Diskusi yang dimoderatori Senior Advisor PPPI sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, juga menghasilkan komitmen untuk melanjutkan gagasan-gagasan yang muncul dalam sebuah buku kolaboratif.
"Kami berharap diskusi ini tidak berhenti di ruangan ini. Seluruh gagasan akan dikembangkan menjadi sebuah buku yang mampu memperkaya perdebatan publik sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan," katanya.
Sains Tak Cukup Tanpa Etika dan Kebijakan
Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menilai tantangan terbesar menghadapi krisis ekologis bukan sekadar menghasilkan lebih banyak riset, tetapi memastikan hasil penelitian mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Menurutnya, sains memiliki kemampuan menjelaskan fakta dan memprediksi risiko, namun tidak memiliki kemampuan menentukan pilihan moral.
"Sains mampu menjelaskan dan memprediksi, tetapi ia tidak memiliki value judgement. Sains tidak bisa memutuskan siapa yang harus diselamatkan lebih dahulu ketika bencana datang atau kebijakan mana yang paling adil. Di situlah etika memberikan arah, sedangkan kebijakan menjadi jembatan yang menerjemahkan keduanya menjadi tindakan nyata," jelasnya.
Baca juga:Prof. Didik: Disiplin Fiskal yang Terjaga dan Meredanya Tekanan Global Menjadi Sinyal Positif bagi Perekonomian Indonesia
Pandangan tersebut diperkuat Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif, yang menilai persoalan lingkungan Indonesia berakar pada tata kelola ruang yang masih dipengaruhi sistem hukum kolonial.
Menurutnya, konflik agraria yang tak kunjung selesai serta belum adanya kepastian mengenai kawasan yang boleh dieksploitasi maupun yang wajib dilindungi menjadi penyebab berulangnya kerusakan lingkungan.
"Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang," katanya.
Transisi Energi Harus Berkeadilan
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry, mengingatkan bahwa transisi energi tidak boleh dipahami sebatas pengurangan emisi karbon.
Menurutnya, sistem ekonomi juga harus diubah agar mengurangi eksploitasi sumber daya alam, memperbaiki distribusi manfaat ekonomi, sekaligus memulihkan lingkungan.
"Kita tidak bisa terus mengukur kesejahteraan hanya dari seberapa banyak material yang berhasil diekstraksi. Sistem ekonomi harus dirancang agar distributif sekaligus regeneratif," ujarnya.
Baca juga:Wamendagri: Pemimpin Harus Punya Ideologi dan Keberpihakan, Bukan Sekadar Cakap Teknis
Senada dengan itu, Iqbal Damanik, Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, menilai bukti ilmiah mengenai perubahan iklim sebenarnya sudah sangat memadai. Persoalannya terletak pada belum diterjemahkannya temuan ilmiah tersebut menjadi kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan.
"Sains sebenarnya sudah memberikan peringatan jauh sebelum bencana terjadi. Persoalannya bukan kurangnya bukti ilmiah, tetapi mengapa bukti tersebut tidak diterjemahkan menjadi kebijakan," tegasnya.
Ia juga mengkritik regulasi yang dinilai masih memberi ruang besar bagi eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan lingkungan hidup.
Kutuk Sumber Daya Alam dan Pentingnya Institusi
Managing Director Paramadina Public Policy Institute sekaligus Dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritisi anggapan bahwa kekayaan sumber daya alam otomatis membawa kesejahteraan.
Menurutnya, ketergantungan pada sektor ekstraktif justru memunculkan fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam berupa ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan.
"Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya," ujarnya.
Baca juga:JK Ingatkan Krisis Ekonomi Bisa Berujung Krisis Politik, Soroti Utang Negara hingga Ancaman El Nino
Rosyid menilai pembangunan ekonomi Indonesia harus bergeser menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas serta meningkatkan produktivitas nasional.
Dekolonisasi Pengetahuan dan Peran Media
Dosen dan Peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri, mengajak peserta melihat persoalan lingkungan sebagai bagian dari ketimpangan global dan kolonialisme pengetahuan.
Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework yang menunjukkan bahwa banyak negara berkembang justru mengalami eksploitasi sumber daya secara berlebihan.
"Dekolonisasi bukan berarti meromantisasi pengetahuan lokal, tetapi membangun kemampuan berpikir kritis yang bebas dari bias Eurosentris sekaligus memulihkan berbagai cara pandang yang selama ini dipinggirkan," jelasnya.
Di sisi lain, Editor Senior Ekuatorial.com sekaligus Ketua Umum SIEJ 2023-2026, Joni Aswira Putra, menekankan pentingnya media dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim.
Menurutnya, pemberitaan bencana di Indonesia masih didominasi pelaporan peristiwa, sementara pembahasan mengenai akar penyebab ekologis masih minim.
"Media seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur mitigasi bencana, bukan hanya melaporkan ketika bencana sudah terjadi," katanya.
