JAKARTA, datariau.com - Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina bekerja sama dengan Megawati Institute menghadirkan ekonom Malaysia, Prof. Jomo Kwame Sundaram, dalam kuliah umum bertajuk “Sejak Kapan Kita Menjadi Liberal?: Sejarah Ilmu Ekonomi di Asia Tenggara”.
Kuliah umum tersebut menjadi ruang akademik untuk membahas perjalanan pemikiran ekonomi liberal, pengaruh sejarah terhadap kebijakan ekonomi, serta tantangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Asia Tenggara.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, mengatakan pemahaman mengenai sejarah ekonomi liberal di Asia Tenggara sangat penting untuk membaca perkembangan geopolitik dan kesejahteraan kawasan.
“Sejarah Ekonomi Liberal di Asia Tenggara adalah hal penting dan sangat krusial bagi lanskap geopolitik dan kesejahteraan kawasan kita, sebagai institusi yang selalu mengedepankan pemikiran kritis dan nilai-nilai kemanusiaan,” tutur Prof. Badawi.
Baca juga:Universitas Paramadina Masuk Daftar 10 Kampus di Jakarta Paling Aktif dalam Diskursus dan Kebijakan Publik Nasional
Menurutnya, sejarah ekonomi tidak hanya berkaitan dengan masa lalu. Berbagai gagasan dan kebijakan ekonomi yang berkembang sepanjang sejarah memiliki hubungan erat dengan struktur sosial, kebijakan publik, serta realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Melalui diskusi ini, Program Doktor Universitas Paramadina berkomitmen untuk terus menghidupkan tradisi keilmuan yang tajam dan kritis. Kita ingin melihat bagaimana liberalisasi ekonomi membawa peluang sekaligus tantangan, serta bagaimana kita dapat merumuskan model ekonomi yang tidak hanya efisien secara pasar, tetapi juga berkeadilan sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Diskusi tersebut dimoderatori oleh Sekretaris Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Dr. Diin Fitri Ande.
Prof. Jomo: Liberalisme Tidak Memiliki Satu Makna Tunggal
Dalam paparannya, Prof. Jomo menegaskan bahwa liberalisme bukan konsep yang memiliki satu pengertian tunggal. Makna liberalisme dapat berubah sesuai dengan konteks sejarah, negara, serta kepentingan politik yang melatarbelakanginya.
Karena itu, istilah liberalisme yang digunakan dalam kebijakan ekonomi perlu dipahami secara kritis dengan melihat siapa yang menggunakan istilah tersebut dan dalam konteks apa.
“Tidak ada satu liberalisme yang dipersetujui semua orang. Maksud liberalisme itu kabur. Jadi kalau kita dengar istilah liberal, kita mesti tahu siapa yang menggunakannya, apa maksudnya,” tutur Prof. Jomo.
Baca juga:Universitas Paramadina, Kyoto University, dan LLDIKTI III Bahas Strategi ESG untuk Perkuat Daya Saing Indonesia
Ia menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah, termasuk kolonialisme, imperialisme, perubahan politik global, serta perkembangan institusi ekonomi internasional.
Berbagai teori ekonomi yang kerap dipandang sebagai kebenaran universal, menurut Prof. Jomo, pada dasarnya lahir dari konteks sejarah tertentu. Oleh sebab itu, teori dan model ekonomi tidak selalu dapat diterapkan begitu saja di negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi setempat.
Sejarah Pemikiran Ekonomi Dinilai Penting
Prof. Jomo juga mengkritisi kecenderungan pendidikan ekonomi modern yang dinilainya terlalu menekankan aspek teknis dan kurang memberikan ruang bagi sejarah pemikiran ekonomi.
Menurutnya, memahami asal-usul sebuah gagasan merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat.
“Ide itu tidak jatuh dari langit. Ini bukan wahyu. Kita mesti berpijak di atas bumi dalam memikirkan kebijakan yang sesuai,” katanya.
Baca juga:Universitas Paramadina dan IPB University Bedah Paradigma GDP-Oriented dan Agenda Degrowth untuk Ekonomi Indonesia
Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Jomo menjelaskan perubahan paradigma ekonomi dunia dari pemikiran Keynesian menuju neoliberalisme sejak akhir 1970-an.
Kemunculan stagflasi di negara-negara Barat menjadi salah satu momentum yang mendorong kritik terhadap pemikiran Keynesian sekaligus memperkuat gagasan yang menekankan mekanisme pasar.
Perubahan tersebut kemudian berkembang melalui kebijakan yang diasosiasikan dengan pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Deregulasi, pengurangan pajak, liberalisasi perdagangan, serta pengurangan peran negara kemudian memperoleh pengaruh luas, termasuk dalam kebijakan ekonomi negara-negara berkembang.
Washington Consensus dan Pelajaran dari Asia Timur
Prof. Jomo turut menyoroti kemunculan Washington Consensus yang menurutnya mencerminkan kesamaan pandangan antara sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan US Treasury.
Kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural yang diterapkan di berbagai negara berkembang, menurutnya, menghasilkan dampak yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan kawasan.
Sebaliknya, pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu berlangsung melalui pengurangan peran negara.
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok menjadi contoh negara yang memperlihatkan bagaimana negara dapat memainkan peran strategis dalam proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan membangun “konsensus baru” dari Global South sebagai alternatif terhadap Washington Consensus, Prof. Jomo menolak gagasan tentang satu formula kebijakan yang dapat berlaku universal.
“Kebijakan ekonomi yang tepat sepatutnya berakar umbi dalam konteksnya. Tidak ada satu dasar yang sesuai untuk semua negeri, apalagi di dunia ketiga,” ujarnya.
Baca juga:Universitas
Paramadina Gelar International Forum for Entrepreneurship Educators
2026, Dorong Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Aksi
Ia menekankan bahwa setiap negara memiliki kondisi sejarah, struktur ekonomi, institusi, serta posisi geopolitik yang berbeda. Karena itu, pengalaman negara lain sebaiknya dipelajari sebagai sumber pembelajaran, bukan ditiru secara mentah.
“Kita harus belajar dari India, kita harus belajar dari mana-mana saja. Tetapi itu tidak bermakna bahwa apa yang dilakukan Cina atau India sesuai bagi kita semua,” serunya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Masyarakat
Pandangan tersebut juga disampaikan Prof. Jomo ketika menjawab pertanyaan mengenai liberalisasi ekonomi India sejak 1991.
Ia mengakui adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi India setelah reformasi. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, tidak boleh dinafikan India telah tumbuh. Tetapi kalau kita lihat dari segi nasib orang biasa, ceritanya lain sekali,” katanya.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat luas, bukan semata-mata melalui indikator pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa liberalisasi dapat menciptakan peluang besar bagi kelompok yang telah memiliki modal. Karena itu, distribusi manfaat pembangunan menjadi persoalan penting yang tidak boleh diabaikan.
“Perkembangan ekonomi sepatutnya memberi manfaat kepada orang ramai. Itu sepatutnya menjadi prioritas,” tegas Prof. Jomo.
Prof. Jomo kembali menekankan pentingnya sikap kritis terhadap berbagai teori dan model pembangunan. Pengalaman Tiongkok, India, Brasil, Jepang, maupun negara-negara Asia Timur dapat menjadi referensi penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing.
“Belajar daripada India, belajar dari mana-mana saja, tetapi jangan menganggap ini semua memberi apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘magic bullet’,” tuturnya.
