SIAK, datariau.com - Pemkab Siak mengelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan agenda penandatanganan MoU oleh Bupati Siak Drs H Alfedri MSi bersama pimpinan perusahaan.
Penandatanganan MoU itu, disaksikan Forkopimda dalam penanganan bencana alam (banjir) dan penanganan stunting sekaligus penandatanganan MoU dengan pimpinan BRI Cabang Siak, di ruang Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak, Kamis (16/2/2023).
Rapat koordinasi tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Siak Drs H Alfedri MSi dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, para Asisten, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, para Camat di lingkungan Pemkab Siak.
Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menyampaikan rapat ini digelar tindaklanjut rapat koordinasi tingkat Provinsi Riau yang diikuti Bupati Siak dan Rakornas yang dipimpin Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Sentul.
Pada rapat tersebut, terdapat sejumlah isu penting dibahas diantaranya, penangganan karhutla, penangganan banjir, penurunan angka stunting dan menekan angka inflasi di daerah.
“Rakor ini kita lakukan menindaklanjuti rakor tingkat provinsi dengan mendengar arahan pak Gubernur serta Rakornas arahan presiden, ada empat poin yang kami catat, pertama masalah karhutla, stunting dan tekan angka inflasi di daerah, termasuk Kabupaten Siak ini, penangganan banjir dan kemiskinan ekstrim," kata Alfedri.
Berdasarkan perkiraan BMKG Riau, puncak musim panas di wilayah Riau, dimulai pertengahan bulan Februari sampai akhir Maret, kemudian musim hujan sedang masuk bulan Mei sampai akhir Juni musim panas.
"Inilah yang kita antisipasi sesuai arahan Gubernur kita diminta deteksi dini karhutla dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkantibmas, tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan solusi permanen. Selanjutnya melakukan patroli darat dan udara serta memanfaatkan teknologi jangan tunggu api membesar baru ada action,” sebutnya.
Untuk, penangganan karhutla di Kabupaten Siak sendiri ada kelompok masyarakat peduli api (MPA) tersebar di 67 desa/kampung yang rawan karhutla pada 5 kecamatan.
"Dari MoU tadi, ada beberapa poin kami minta kerjasamanya, salah satu yang menjadi perhatian perusahan karhutla, tidak hanya menanggani di wilayah operasional saja, namun diminta lebih luas, dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melakukan patroli rutin dengan melibatkan Manggala Agni, Danramil, Polsek dan Satpol PP kecamatan," kata dia.
Kemudian arahan penegakan hukum yang disampaikan Menkopolhukam identifikasi wilayah dengan baik, dengan membuat pemetaan bencana karhutla termasuk juga banjir yang terjadi di Kabupaten Siak.
Sementara untuk inflasi Kabupaten Siak terbilang rendah, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar. Termasuk menggerakkan masyarakat menanam dan mengelar pasar murah di 56 titik tahun ini.
“Untuk menekan angka inflasi, kami minta perusahan buat pasar murah dan gerakan menanam, yang ditanam apa tanaman yang mengakibatkan angka inflasi naik seperti bawang, cabe, beras dan kedelai daging ayam dan telur ayam," ungkap Bupati Siak.
"Itu yang kami harapkan setidaknya ada bantuan bibit untuk masyarakat dan kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah operasional," cakap dia.
Sementara itu, untuk masalah banjir di Kabupaten Siak sesuai MoU yang telah berlangsung tadi, Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menyampaikan banjir masalah serius jika tidak ditangani dengan baik melalui kesempatan ini, perlu dilakukan gotong royong untuk mengatasinya.
“Kita anggaran normalisasi kanal dan sungai ada, namun dengan anggaran yang terbatas tak mampu untuk menjangkau di seluruh kampung dan kecamatan," jelas Alfedri.
"Dan untuk itu, butuh kerjasama yang baik dengan perusahan, daerah dan lokasi irisan-irisannya sudah kami sampaikan tadi. Semoga dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik masalah banjir ketika musim hujan dapat di atasi," pungkasnya.(***)
