SELATPANJANG, datariau.com - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi sangat optimis dalam menggesa peningkatan kesejahteraan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT). Ia berharap adanya sinergitas semua pihak terkait untuk bersama menuntaskan persoalan KAT, sehingga mampu hidup layak.
Ia menerangkan, masyarakat KAT masih hidup dalam keterbelakangan, baik dalam hal kepemilikan lahan, ekonomi, sosial budaya, adminsitrasi kependudukan, pendidikan serta hukum. Untuk itu, kata dia diperlukan penerapan program yang tepat dan teknologi serta penguatan sumber daya untuk menciptakan kehidupan yang layak untuk mereka.
Menurutnya, persoalan inilah yang akan digesa oleh Pemerintah Kepulauan Meranti untuk membebaskan komunitas KAT dari keterbelakangan disegala sisi.
"Dulu sejak awal pemerintahan tahun 2010, tingkat kemiskinan di Meranti mencapai 43 persen dari total jumlah penduduk, kini seiring berjalannya waktu sudah berhasil ditekan menjadi 29.7 persen, dari jumlah itu sebanyak 40 persen atau 23 ribu jiwanya masuk dalam masyarakat KAT," terangnya, dalam kegiatan Semiloka Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Aula Kantor Dinas Sosial Kepulauan Meranti, Selatpanjang.
Artinya sambung Bupati, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini, belum bisa mendongkrak tingkat kemiskinan secara signifikan jika tidak ditangani secara tepat. Mengenai masalah KAT, tidak mungkin hanya melibatkan Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi atau Dinas Sosial Meranti, untuk penangannya diperlukan upaya yang terintegrasi.
"Masalah utama yang selama ini dihadapi oleh masyarakat KAT adalah aksesbilitas, karena sebagian besar mereka tinggal didalam kawasan hutan lindung dan daerah perbatasan antar negara yang terisolasi," kata Bupati.
Selain itu, Bupati menerangkan, terhadap ketiadaan infrastruktur yang disebabkan kawasan hutan tidak bisa dibangun, karena berpotensi menimbulkan masalah hukum. Dalam mencari nafkah, masyarakat KAT di Meranti mengantungkan hidup dengan menebang kayu teki untuk diolah menjadi mangrove arang yang secara hukum ilegal dan acapkali berhadapan dengan aparat keamanan.
"Begitu juga ketika mereka ingin mengolah kayu teki sendiri di panglung arang yang dianggap ilegal karena tidak berizin. Akibatnya banyak yang dimanfaatkan dan menjadi makanan para pengusaha," ujar dia.
Kedepan dikatakan Bupati, selain bantuan rumah yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, perlu dilakukan upaya oleh semua pihak untuk melegalkan lahan serta tempat tinggal. Agar nantinya masyarakat KAT dapat mengekspolitasi sumberdaya alam yang ada disekitar mereka, sehingga dapat meningkatkan derajat ekonominya.
"Kedepan tidak terlalu perlu memberikan rumah untuk mereka, tapi bagaimana semua pihak bisa terlibat melegalkan rumah tinggal agar mereka bisa mengekspolitasi sumber daya alam yang ada disekitar mereka, penanganan seperti inilah yang paling tepat," ucap Bupati.
Selain itu diperlukan sebuah badan usaha atau koperasi agar masyarakat KAT memiliki legalitas dalam lengelolaan hutan Mangrove. Sementara itu untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan penyaluran beras sejahtera (Rastra) kepada masyarakat KAT harus tepat waktu.
Namun yang menjadi kendala tidak tersedianya dana transportasi untuk mengantarkan Rastra hingga kemasyarakat penerima. Untuk kasus ini, Bupati berharap kepada Pemprov Riau untuk mensubsidi biaya transportasi tersebut.
"Transportasi Rastra hingga ke penerima membutuhkan biaya yang besar, saya berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan subsidi dengan begitu beban daerah semakin berkurang," harap Bupati Irwan.
Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Sulis Budi Pranomo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Drs Darius Husein, Sekretaris Daerah, Yulian Norwis SE MM, Kepala Dinas Sosial Meranti, Drs H Asroruddin, Kepala Dinas Perindag Meranti, Drs Azza Fahroni, Narasumber Raden Siti Sidiq dari UNRI, Kepala Dinas Kesehatan Meranti, dr Roswita, serta perwakilan instasi terkait yang tergabung dalam Pokja KAT Kepulauan Meranti. (mad)
