Standar Ganda Demokrasi: Aspirasi Rakyat Dibalas Represi

Oleh: Nining Sudiar
datariau.com
49 view
Standar Ganda Demokrasi: Aspirasi Rakyat Dibalas Represi

DATARIAU.COM - Demokrasi kerap menggaungkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara diklaim memiliki hak untuk menyampaikan kritik, menolak kebijakan, dan mengoreksi tindakan penguasa. Namun, ketika rakyat benar-benar menggunakan hak tersebut untuk menyuarakan aspirasi, justru mereka berhadapan dengan penangkapan, intimidasi, bahkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Kondisi ini memperlihatkan kontradiksi demokrasi dimana kebebasan hanya sebatas janji dan aspirasi yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa justru berpotensi dibalas dengan represi.

Kita melihat peristiwa demonstrasi pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi gambaran nyata persoalan tersebut. Aksi yang membawa sembilan tuntutan terkait persoalan nasional dan kebijakan Yogyakarta itu berujung ricuh dan meluas hingga kawasan Bundaran UGM. Kepolisian mengamankan lebih dari seratus orang yang diduga terlibat dalam kericuhan. Dampak pengamanan aksi tersebut juga dirasakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Delapan mahasiswa UGM dilaporkan turut diamankan aparat. Tujuh di antaranya kemudian dipulangkan, sedangkan satu mahasiswa masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM turut mengecam tindakan represif aparat yang menyebabkan mahasiswa mengalami luka fisik. Sementara itu, Propam Polda DIY memeriksa 11 personel kepolisian terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam pengamanan demonstrasi tersebut.

Rangkaian peristiwa ini menimbulkan pertanyaan apakah benar demokrasi menjamin kebebasan berpendapat? mengapa rakyat yang menyampaikan aspirasi justru harus berhadapan dengan tindakan represif? Apakah kebebasan hanya berlaku ketika suara rakyat sejalan dengan kepentingan penguasa?

Demokrasi dan Paradoks Kebebasan


Aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi rakyat ketika kebijakan atau tindakan penguasa tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Rakyat turun ke jalan bukan tanpa alasan. Melainkan ada persoalan yang ingin disampaikan, ada ketidakadilan yang ingin dikoreksi, ada kebijakan yang merugikan masyarakat, dan ada tuntutan agar negara menjalankan tanggung jawabnya dan hadir untuk menjawab segala persoalan yang ada. Dalam kondisi demikian, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kekuasaan, bukan ancaman yang harus dibungkam.

Realitas politik inilah yang memperlihatkan hal kontras. Aspirasi yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa dapat dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan tahta kekuasaan. Kritik yang semestinya menjadi bahan evaluasi justru dihadapi dengan pendekatan keamanan dan kekerasan. Akibatnya, ruang kebebasan yang dijanjikan demokrasi menjadi ruang semu dan janji manis yang memang berlaku saat aktivitas kampanye dilakukan.

Inilah persoalan nyata dari prinsip Demokrasi-Kapitalisme yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Manusia diberikan kewenangan untuk membuat hukum dan aturan kehidupan berdasarkan kesepakatan serta kepentingan yang berkembang. Sementara dalam praktiknya, kebijakan politik sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan politik dan modal lebih dominan daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Seluruh kebijakan yang lahir dari proses politik tersebut merugikan masyarakat, dan rakyat berusaha menyampaikan penolakan melalui berbagai cara, termasuk aksi demonstrasi. Sayangnya, kritik ini dianggap mengusik kepentingan penguasa dan dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Di sinilah standar ganda demokrasi terlihat, kebebasan berpendapat diagungkan tetapi ketika digunakan untuk mengkritik penguasa, kebebasan itu justru berhadapan dengan represi.

Tentu, tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, dan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Setiap pelanggaran hukum harus diproses secara adil berdasarkan bukti. Namun, tindakan sebagian orang tidak boleh menjadi pembenaran bagi aparat untuk melakukan kekerasan secara sewenang-wenang terhadap peserta aksi lainnya. Aparat wajib membedakan antara orang yang menyampaikan aspirasi secara damai dan mereka yang terbukti melakukan tindak pidana. Aparat keamanan semestinya bertugas melindungi masyarakat, bukan menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan. Ketika pendekatan keamanan lebih mengutamakan pengendalian dan pembungkaman daripada perlindungan hak rakyat, fungsi negara sebagai pelayan masyarakat patut dipertanyakan.

Islam Menempatkan Kedaulatan di Tangan Syara'


Islam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan manusia, Islam menetapkan kedaulatan berada di tangan syara'. Artinya, hak menetapkan hukum berada pada Allah. Penguasa tidak memiliki kewenangan membuat hukum sesuka hati atau menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Seluruh kebijakan pemerintahan wajib terikat dengan hukum syariat dan memastikan dan mengawasi penerapan hukum syara’ di tengah-tengah masyarakat.

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 49: "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka". Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sumber kebenaran. Penguasa justru harus tunduk pada hukum Allah Swt. Dengan demikian, kebijakan negara tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, kepentingan politik, atau kehendak penguasa semata. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan syariat.

Islam juga tidak menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus diam dan menerima seluruh kebijakan penguasa. Sebaliknya, Islam mewajibkan amar makruf nahi mungkar, termasuk mengoreksi penguasa ketika melakukan penyimpangan dan kezaliman. Aktivitas ini bukan bentuk pembangkangan terhadap negara, melainkan tanggung jawab untuk menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di atas kebenaran. Rasulullah saw. bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Kritik bukan ancaman yang harus dibungkam, melainkan bentuk kepedulian terhadap urusan umat. Penguasa seharusnya menerima nasihat dan koreksi, bukan meresponsnya dengan intimidasi maupun kekerasan.

Penguasa adalah Pengurus dan Pelayan Rakyat


Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus kepentingan rakyat. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sarana untuk menikmati kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani dan melindungi rakyat. Khalifah dalam sistem Khilafah berkewajiban menerapkan hukum Islam dan mengurus seluruh urusan masyarakat berdasarkan syariat. Karena itu, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk membungkam suara rakyat.

Demikian pula aparat keamanan. Keberadaan mereka adalah untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Mereka tidak dibenarkan menggunakan kewenangan dan kekuatan untuk melakukan kezaliman. Jika terbukti melanggar atau menyalahgunakan kewenangan, aparat harus dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Islam juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa maupun pejabat negara melalui Mahkamah Mazhalim. Lembaga peradilan ini memiliki kewenangan menangani pengaduan atas tindakan zalim yang dilakukan penguasa, pejabat, atau aparat negara. Dengan mekanisme tersebut, rakyat memiliki jalan untuk mencari keadilan ketika hak-haknya dirampas atau ketika penguasa menyalahgunakan kewenangannya.

Mengakhiri Represi, Mengembalikan Fungsi Kekuasaan


Peristiwa demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta seharusnya menjadi catatan penting untuk mengevaluasi hubungan antara penguasa dan rakyat. Penangkapan serta dugaan kekerasan terhadap peserta aksi tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis pengamanan demonstrasi. Ada persoalan yang lebih penting, yaitu bagaimana negara memandang aspirasi rakyat dan untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan.

Pemeriksaan terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran merupakan langkah yang perlu dilakukan. Namun, penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada individu. Perlu ada evaluasi mendasar terhadap paradigma kekuasaan yang menempatkan stabilitas politik dan kepentingan penguasa di atas hak serta kepentingan rakyat.

Islam menawarkan sistem yang menempatkan hukum Allah sebagai landasan kehidupan bernegara, mewajibkan koreksi terhadap penguasa, serta menjadikan kepemimpinan sebagai amanah untuk mengurus rakyat. Dalam sistem Khilafah, penguasa bukan pihak yang harus selalu dibenarkan, melainkan pihak yang harus senantiasa terikat dengan syariat dan siap dimintai pertanggungjawaban.

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)