Standar Ganda Demokrasi: Aspirasi Rakyat Dibalas Represi

Oleh: Nining Sudiar
datariau.com
47 view
Standar Ganda Demokrasi: Aspirasi Rakyat Dibalas Represi

Penguasa adalah Pengurus dan Pelayan Rakyat


Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus kepentingan rakyat. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sarana untuk menikmati kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani dan melindungi rakyat. Khalifah dalam sistem Khilafah berkewajiban menerapkan hukum Islam dan mengurus seluruh urusan masyarakat berdasarkan syariat. Karena itu, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk membungkam suara rakyat.

Demikian pula aparat keamanan. Keberadaan mereka adalah untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Mereka tidak dibenarkan menggunakan kewenangan dan kekuatan untuk melakukan kezaliman. Jika terbukti melanggar atau menyalahgunakan kewenangan, aparat harus dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Islam juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa maupun pejabat negara melalui Mahkamah Mazhalim. Lembaga peradilan ini memiliki kewenangan menangani pengaduan atas tindakan zalim yang dilakukan penguasa, pejabat, atau aparat negara. Dengan mekanisme tersebut, rakyat memiliki jalan untuk mencari keadilan ketika hak-haknya dirampas atau ketika penguasa menyalahgunakan kewenangannya.

Mengakhiri Represi, Mengembalikan Fungsi Kekuasaan


Peristiwa demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta seharusnya menjadi catatan penting untuk mengevaluasi hubungan antara penguasa dan rakyat. Penangkapan serta dugaan kekerasan terhadap peserta aksi tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis pengamanan demonstrasi. Ada persoalan yang lebih penting, yaitu bagaimana negara memandang aspirasi rakyat dan untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan.

Pemeriksaan terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran merupakan langkah yang perlu dilakukan. Namun, penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada individu. Perlu ada evaluasi mendasar terhadap paradigma kekuasaan yang menempatkan stabilitas politik dan kepentingan penguasa di atas hak serta kepentingan rakyat.

Islam menawarkan sistem yang menempatkan hukum Allah sebagai landasan kehidupan bernegara, mewajibkan koreksi terhadap penguasa, serta menjadikan kepemimpinan sebagai amanah untuk mengurus rakyat. Dalam sistem Khilafah, penguasa bukan pihak yang harus selalu dibenarkan, melainkan pihak yang harus senantiasa terikat dengan syariat dan siap dimintai pertanggungjawaban.

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)