BANGKINANG, datariau.com - Di era Otonomi Daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum.
Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara realita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.
Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat dan melelahkan.
Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Desa Sipungguk masih dikeluhkan masyarakat yang kesulitan untuk mengurus surat menyurat apalagi pada saat ini.
Baca juga: Penyebab Pembangunan di Kabupaten Kampar Belum Merata
Pelayanan yang dilakukan tersebut dengan adanya kelalaian dari oknum aparatur desa seperti aparatur desa tidak cepat tanggap dalam memproses pelayanan terutama surat menyurat.
Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan Norhapilah mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beberapa waktu lalu.
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja perangkat Kantor Desa Sipungguk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berfokus pada pelayanan administrasi penduduk yaitu pembuatan surat menyurat seperti pengantar KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan Tidak Mampu.
Kinerja aparatur Desa Sipungguk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik terlihat dari berbagai macam masalah yang ditemukan, aparatur desa masih kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat sehingga masih belum optimalnya kinerja aparatur desa tersebut.
Baca juga:
Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Sipungguk dan Salo Timur Lama Terbengkalai, Masyarakat: Jembatan Seribu Janji
Kualitas kinerja sudah baik namun ketelitian yang dilakukan masih ada kekurangan, tangggung jawab yang cukup baik, berinisiatif melakukan pekerjaan namun tidak seluruhnya melaksanakan dengan tupoksi masing-masing, dan sarana prasarana yang kurang.
Faktor yang menghambat dan timbul dalam kinerja perangkat desa yaitu masih kurangnya pegawai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan rendahnya tingkat komunikasi antar perangkat desa.
Ketika perangkat desa ada urusan dengan masyarakat dalam hal melayani masyarakat, pelayanan yang diberikan juga sangat lambat. Hal ini menyebabkan masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang diberikan karena dalam proses pembuatan KTP masih sangat berbelit-belit dan menunggu waktu yang sangat lama dengan alasan masih dalam proses pembuatan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kades (Kepala Desa) dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pegawasan administrasi desa serta pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa Sipungguk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang administrasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa, mendisiplinkan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa.
Aparatur pemerintahan di Desa Sipungguk ini cukup baik dalam melaksanakan tugas administrasi. Hanya saja seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat.
Baca juga: Kunjungi Sungai Gelombang Sipungguk, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Berikan Edukasi ke Masyarakat
