Pesta Babi, Tanah Papua, dan Demokrasi yang Kehilangan Nurani

Oleh: Alfira Khairunnisa
datariau.com
3.086 view
Pesta Babi, Tanah Papua, dan Demokrasi yang Kehilangan Nurani

Mengembalikan Keadilan untuk Papua

Jika tujuan pembangunan benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, maka masyarakat Papua harus ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan.

Hak ulayat masyarakat adat harus dihormati dan dilindungi. Pengelolaan sumber daya lokal harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Negara semestinya hadir sebagai fasilitator yang menyediakan teknologi, pendidikan, akses pasar, dan perlindungan hukum, bukan sekadar sebagai penyedia lahan bagi kepentingan korporasi.

Polemik Pesta Babipada akhirnya membuka tabir persoalan yang lebih besar daripada sekadar sebuah film. Ia memaksa publik untuk bertanya apakah sistem yang berjalan hari ini benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat atau justru menjadi instrumen yang mempermudah dominasi segelintir elite ekonomi.

Masalah sesungguhnya bukan pada film yang diputar atau dibatalkan. Masalahnya adalah apakah negara masih memiliki keberanian untuk mendengar suara rakyat yang selama ini berada di pinggiran.

Jika keadilan masih menjadi cita-cita bersama, maka pertanyaan yang harus terus diajukan bukanlah apakah sebuah film terlalu kritis, melainkan apakah kebijakan yang dikritiknya sudah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Karena selama tanah, hutan, dan sumber daya alam lebih banyak melayani kepentingan modal daripada kepentingan manusia, maka konflik, ketimpangan, dan perlawanan akan terus berulang dalam berbagai bentuk.

Dan ketika itu terjadi, persoalannya bukan lagi tentang sebuah film. Persoalannya adalah tentang sistem yang kehilangan nurani.

Wallahu a'lam bishawab.***

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar