Menyoal Kegagalan Food Estate

Oleh: Alfiah SSi
datariau.com
606 view
Menyoal Kegagalan Food Estate

DATARIAU.COM - Food Estate yang digadang-gadang sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk ketahanan pangan nasional nyatanya telah gagal. Padahal tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk proyek Food Estate ini, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun. (koran.tempo.co.id, 11/07/2022). Namun impor pangan Indonesia justru tetap tinggi. Bahkan pada 2023 Indonesia menjadi negara importir beras terbesar ke-5 di dunia. (katadata.co.id, 12/10/2023)

Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Didin S Damanhuri mengungkapkan kegagalan Food Estate sebagai proyek strategis nasional di bidang pangan karena pendekatan yang militeristik, mirip tanam paksa di zaman Belanda. (tvOnenews.com, 26/11/2023). Seperti diketahui bahwa Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah juga menyatakan bahwa program Food Estate telah melenceng dari tujuannya karena dinilai export oriented dan tidak berpihak pada kesejahteraan petani. Terbukti banyaknya petani yang beralih profesi mencari pekerjaan lain. Seharusnya pemerintah mengoptimalkan dan mendukung pertanian yang sudah ada dengan mempertimbangkan kesejahteraan petani dan berusaha mewujudkan swasembada.

Kritik terhadap Food Estate juga datang dari Mantan Menteri Lingkungan Hidup yang kini dikenal sebagai ekonom senior, Emil Salim. Beliau meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengizinkan pembangunan Food Estate atau lumbung pangan di kawasan hutan lindung. Merujuk pada data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya konflik agraria pada 145 hektar lahan di sektor pertanian dan 274 ribu hektar lahan di sektor kehutanan sepanjang 2019.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri mengaku tak setuju dengan konsep pembangunan lumbung pangan (food estate) yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ia beralasan, pengembangan industri pertanian seharusnya lebih mengarah ke manufaktur dibandingkan padat karya. Sebab, menurutnya, itu lebih ampuh untuk menekan tingkat pengangguran ketimbang pembangunan food estate.

Dalam pelaksanaannya, Food Estate bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda. Begitupun dalam penyelesaian konflik agraria tidak dengan cara-cara demokratis, tapi cenderung mengedepankan penggunaan aparat atau represif. Salah satu kelemahan terbesarnya adalah proses yang tidak melibatkan petani. Padahal Food Estate merupakan skenario G20 untuk menghadapi krisis pangan dunia dan Indonesia kebagian untuk membangun Food Estate. Sayangnya, food estate hanya berbasis korporasi dan tak melibatkan petani dalam proses pelaksanaannya.

Hal inilah yang berdampak kepada nasib petani serta lingkungan ekologis yang rusak serta makin memperburuk konflik agraria. Petani tidak dilibatkan dalam membangun food estate tersebut, padahal mereka itulah yang menjadi tulang punggung produksi nasional padi dan pangan lainnya termasuk tercapainya swasembada di era Orba (1980-90) maupun sempat dicapai saat era reformasi, meski tidak panjang waktunya.

Sebenarnya, food estate yang mengandalkan korporasi besar dengan bentangan lahan yang sangat luas pernah terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono di Papua, lalu dilanjutkan era Jokowi di Kalimantan tengah dan Sumatera Utara. Lahan gambut yang sangat luas hanya ditanami tanaman monokultur dan banyak mengambil tanah-tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional. Yang ini tentunya hanya akan memperbesar konflik agraria. Sementara, swasembada pangan tak tercapai. Terbukti impor pangan jalan terus.

Sesungguhnya mewujudkan kedaulatan pangan tidak lain adalah dengan mewujudkan swasembada pangan. Negara harus mampu secara mandiri mengelola pertanian untuk menjamin kebutuhan pangan individu per individu rakyat. Petani sebagai ujung tombak pertanian harus dilibatkan dan diprioritaskan. Bukan malah lebih memihak pada korporasi.

Dalam meningkatkan produksi pertanian, negara harusnya menerapkan politik pertanian yang ditempuh melalui dua jalan. Pertama, dengan jalan intensifikasi, seperti melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produksi pertanian. Kedua, dengan jalan ekstensifikasi, seperti menambah luas area yang ditanami.

Intensifikasi pertanian dicapai dengan menggunakan obat-obatan, penyebarluasan teknik-teknik modern di kalangan para petani, dan membantu pengadaan benih serta budidayanya. Negara juga akan memberikan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu sebagai hibah bukan sebagai hutang.

Ekstensifikasi pertanian dicapai dengan mendorong agar menghidupkan tanah mati dan memberikan tanah secara cuma-cuma oleh negara bagi mereka yang mampu bertani yang tidak memiliki tanah. Jadi bukan dengan merampas tanah rakyat atau malah dengan penggundulan hutan yang justru malah merusak lingkungan.

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)