DATARIAU.COM - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi kabar yang menyita perhatian publik. Harga Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter dan Pertamax Green sebesar Rp17.000 per liter bukan sekadar perubahan angka di papan informasi stasiun pengisian bahan bakar. Di balik kenaikan tersebut tersimpan keresahan yang dirasakan masyarakat luas, terutama mereka yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup.
Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah kenaikan ini hanya bersifat sementara atau menjadi pertanda semakin beratnya kondisi ekonomi ke depan? Kekhawatiran tersebut cukup beralasan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Pada akhirnya, daya beli masyarakat pun semakin tergerus.
Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Namun, penjelasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kegelisahan masyarakat. Bagi kalangan menengah ke bawah, persoalan utama bukanlah penyebab kenaikan harga, melainkan bagaimana mereka harus bertahan ketika pengeluaran terus meningkat sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang sebanding.
Baca juga:Harga BBM Naik, Penjualan Mobil Hybrid Melejit: Ini 10 Model yang Paling Dicari Konsumen
Fenomena yang mulai terlihat adalah beralihnya sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite demi menghemat biaya. Sekilas hal ini tampak sebagai solusi praktis bagi masyarakat. Akan tetapi, jika perpindahan konsumsi terjadi secara besar-besaran dan berlangsung lama, maka dapat menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya beban subsidi negara serta potensi kelangkaan BBM bersubsidi di lapangan.
Persoalan yang lebih mendasar sebenarnya terletak pada ketahanan energi nasional. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam justru masih menghadapi kerentanan dalam sektor energi. Cadangan BBM nasional yang rata-rata hanya mampu bertahan sekitar 21 hari menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih jauh dari ideal. Angka tersebut bahkan masih berada di bawah standar internasional yang umumnya mencapai 90 hari cadangan strategis.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan energi tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan jangka pendek. Diperlukan langkah strategis yang mampu memperkuat kemandirian energi nasional, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pembangunan cadangan energi yang memadai. Tanpa perubahan mendasar, masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling terdampak setiap kali terjadi gejolak harga energi global.
Baca juga:Harga Pertamax Rp17.000 per Liter, DPRD Pekanbaru Khawatir Antrean dan Kelangkaan Pertalite Kembali Terjadi
Dalam perspektif ekonomi kapitalistik yang saat ini mendominasi tata kelola sumber daya, energi sering kali diperlakukan sebagai komoditas bisnis yang orientasinya adalah keuntungan. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga internasional. Ketika harga minyak dunia naik, masyarakat harus menerima konsekuensi berupa kenaikan harga BBM dan meningkatnya biaya hidup.
Padahal, energi merupakan kebutuhan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketersediaan dan keterjangkauannya sangat menentukan stabilitas ekonomi, kelancaran transportasi, bahkan keamanan negara. Oleh karena itu, pengelolaan energi semestinya berorientasi pada pelayanan dan perlindungan rakyat, bukan semata-mata pertimbangan keuntungan ekonomi.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam dan energi. Dalam pandangan Islam, sumber daya yang menjadi kebutuhan publik termasuk kategori kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan sumber daya strategis kepada segelintir pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan.
Baca juga:Daftar Mobil dan Motor yang Wajib Pakai Pertamax RON 92
Rasulullah ﷺ bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud no. 3477 dan Ibnu Majah no. 2473).
Para ulama menjelaskan bahwa kata "api" dalam hadis tersebut mencakup berbagai sumber energi yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Dengan demikian, minyak bumi, gas alam, dan berbagai sumber energi lainnya termasuk kekayaan yang harus dikelola untuk kepentingan umat, bukan menjadi sarana eksploitasi yang membebani rakyat.
Melalui pengelolaan sumber daya yang sesuai syariat, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau. Keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Karena itu, solusi hakiki atas persoalan kenaikan harga BBM tidak cukup hanya dengan pemberian subsidi atau kebijakan penyesuaian harga yang bersifat sementara. Diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Penerapan syariat Islam secara kaffah diyakini mampu mewujudkan kemandirian energi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan justru menjadi ironi di tengah meningkatnya beban hidup masyarakat. Wallahu a'lam bish-shawab.***
Baca juga:Ini yang Akan Terjadi Jika Hidup Tanpa Listrik Selama 7 Hari
