DATARIAU.COM - Pemerintah Indonesia sudah berusaha dengan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penyebaran Virus Corona, namun masih belum mampu membendung penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Lockdown.
Kendati demikian, pemerintah Indonesia, memberlakukan kebijakan terbaru yang sebelumnya negara lain sudah memberlakukan, yaitu kebijakan "New Normal". Apa itu New Normal? Efektifkah New Normal diberlakukan di tengah pandemi Covid-19?
Kebijakan New Normal merupakan kondisi dimana semua aktivitas yang sebelumnya dilakukan dirumah saja, akan dilakukan seperti sediakala dengan Standar Kesehatan Tinggi. Sekolah, Mall, Kantor dan aktivitas lainnya akan dibuka kembali.
Kebijakan pemerintah yang memberlakukan New Normal di Indonesia ini, menjadi tranding topik yang sangat hangat dikalangan masyarakat. Masyarakat banyak bertanya-tanya, bisakah aktivitas dilakukan seperti biasanya dengan pandemi Covid-19 yang mengintai.
New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait.
Pemerintah akhirnya memberlakukan tatanan normal baru alias new normal meskipun angka penularan COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Penerapan new normal diharapkan bisa menggairahkan kembali ekonomi nasional.
Adanya polemik seputar penerapan new normal ini memang sangat beralasan, adanya penolakan dan kritikan dari berbagai kalangan harusnya menjadi pertimbangan pemerintah mengambil langkah ini, apalagi jika kebijakan ini hanya akan menambah jumlah korban tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah sendiri.
Berbagai kalanganpun banyak yang tidak setuju akan penerapan new normal ini. Organisasi keagamaan Muhammadiyah adalah satu dari sedikit lembaga yang menyuarakan kritik dan skeptis dengan kebijakan Presiden Joko Widodo soal penanganan pandemi COVID-19, apalagi dengan penerapan new normal. Menurut Muhammadiyah, Indonesia terlalu dini menerapkan kehidupan normal di tengah jumlah kasus positif dan meninggal masih sangat menigkat.
Walaupun dikerahkan aparat baik kepolisian dan TNI untuk mendisiplinkan warga saat new normal diberlakukan, bisa jadi akan menimbulkan masalah baru dan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tindakan kekerasan mungkin saja terjadi terhadap rakyat malah ini justru akan menimbulkan ketakutan dan rasa was-was warga dalam menjalankan new normal.
Berkaca dari negara lain Korsel, Jepang yang gagal menerapkan new normal dan malah menambah korban virus, padahal di sana sebelumnya sudah mencapai angka kasus jauh menurun. Sedangkan Indonesia belum mencapai tahap tersebut. Bahkan menurut ahli, Indonesia dianggap belum mencapai puncak pandemi karena belum maksimal tes massif.
Ditambah belum ada kesiapan masyarakat dengan pola kesehatan yang baik menghadapi wabah. Tidak heran ormas mewakili suara masyarakat menolak rencana pemerintah untuk segera berlakukan new normal. Jadi, ingin berkaca atau malah mencoba? (Mencoba menambah korban COVID-19)
Bila rencana ini tetap dijalankan, dan dipaksakan maka semakin jelas bahwa kebijakan ini dikendalikan oleh kapitalis, bukan didasarkan pertimbangan kemaslahatan publik yang didukung sains dan suara publik. Dan ini menegaskan bahwa dalam sistem kapitalis sekuler, kebijakan yang diambil bukan memihak pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat, namun lebih mementingkan aspek ekonomi dan para pebisnis yang notabene adalah para kapital pemilik modal.
Harusnya dalam kondisi seperti ini, negara harus tampil di depan dan serius untuk mengakhiri wabah, kebijakan pengehentian penyebaran mesti segera dilakukan. Jika memang menghendaki kondisi kembali normal. Namun, berharap pada solusi ala kapitalis ya seperti jauh panggang dari api. Kebijakan kapitalis seakan gagap tangani pandemi terlihat amburadul, plin-plan, berubah-ubah tanpa mampu mengakhiri wabah.
Tata kelola negara seperti ini sangat jauh berbeda dengan sistem pemerintahan yang di contohkan baginda nabi Muhammad Saw. dan para pemimpin Islam sepanjang sejarah kegemilangan peradaban Islam. Tanggungjawab dan keseriusan pemimpin dalam mengurus umat itu yang utama, terlebih saat negara sedang menghadapi wabah pandemi.
Dalam sejarah menceritakan bagaimana negara yang menerapkan Islam adalah negara yang pertama kali suskes dalam menangani wabah pandemi. Dalam sistem Islam, langkah yang akan diambil pemerintah adalah dengan melakukan karantina wilayah secara total. Namun semua kebutuhan dasar rakyat akan ditanggung oleh negara.
Sedangkan wilayah yang tidak terdampak pandemi akan tetap beroperasi normal dan daerah tersebut yang akan menyuplai barang, pangan ke daerah yang zona merah penyebaran wabah. Jadi roda perekonomian akan tetap jalan, sementara itu wilayah yang sudah terdampak akan lebih cepat mengakhiri wabah karena gerak cepat dari pemimpin terfokus. Sekali lagi, virus tidak akan menyebar jika lockdown diambil sebagai opsi oleh negara.
Dalam sistem Islam juga, pemimpinnya adalah seorang negarawan sejati yang akan mengerahkan segala daya upaya agar pandemi segera berakhir, korban tidak berjatuhan dan segala aktivitas dapat berjalan normal kembali. Karena memang dalam Islam tidak ada kepentingan yang bermain, semua murni hanya untuk mengurusi rakyat dan memastikan pandemi segera tertangani.
Tidak ada yang tahu seberapa lama alam bawah sadar kita akan merasakan era normal yang baru sebagai sebuah kondisi yang sebenarnya tidak normal. Kita akan terbiasa melihat mayoritas orang bepergian dengan menggunakan masker, minimnya interaksi yang melibatkan sentuhan fisik, ketatnya SOP kegiatan yang melibatkan keramaian, hingga berubahnya pola kebiasaan fundamental umat manusia merupakan sekelumit contoh tetek bengek kehidupan yang akan kita hadapi nantinya.
Lalu bagaimana dengan imbauan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan virus corona? Meski saya tidak sepenuhnya setuju, namun imbauan tersebut juga tidak sepenuhnya salah.
Kebijakan lockdown, karantina wilayah, penerapan jam malam, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) semuanya bersifat temporer. Kebijakan tersebut hanya berdampak untuk memperlambat laju penyebaran virus dan memberikan kesempatan kepada fasilitas kesehatan untuk sedikit bernafas. Hampir seluruh negara di dunia tidak akan sanggup membatasi ruang gerak rakyatnya dalam jangka waktu yang cukup lama.
Meski pemerintah masih memiliki beberapa pilihan alternatif seperti contact tracing ketat dan mengoptimalkan tes secara massal, namun hal tersebut tentu tidak akan membuat virus corona musnah sepenuhnya dari muka bumi, apalagi dalam waktu yang relatif singkat. Belum lagi menyangkut permasalahan di mana negara berkembang mengalami kesulitan menerapkan serangkaian kebijakan tersebut.
Oleh sebab itu, selama vaksin dan obat-obatan spesifik untuk penanganan Covid-19 belum ditemukan, umat manusia dituntut untuk mampu beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus corona. Kenyataan pahit ini yang mendorong banyak orang agar secara naluriah lebih bersifat defensif demi keberlangsungan hidupnya. Inilah gambaran fase the new normal yang harus kita hadapi.
Di daerah yang memiliki transmisi lokal virus corona, masyarakat akan menganggap orang yang tidak menggunakan masker ketika bepergian adalah orang yang abai dengan masalah kesehatan dan dapat merugikan orang lain sehingga berpotensi mendapatkan stigma negatif karena dianggap egois.
Masyarakat Indonesia yang terkenal gemar berkumpul dan senang berinteraksi secara fisik mau tidak mau harus mengubah kebiasaan tersebut. Kegiatan yang melibatkan keramaian seperti pernikahan, aqiqah, dan upacara adat lainnya tidak akan berlangsung sama seperti sebelum pandemi, setidaknya sampai vaksin Covid-19 ditemukan.
Saya juga menilai dengan adanya era normal yang baru akan menjadi fase seleksi alam bagi para penyelenggara negara. Yang dapat mempertahankan kepercayaan rakyatnya adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan memiliki metode penanganan krisis yang fleksibel serta mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Para politisi yang ingin dipilih oleh konstituennya juga harus rela meninggalkan jargon-jargon normatif nan populis yang biasanya laris di musim pemilu sebelum pandemi. Di era normal yang baru, mereka harus mampu merumuskan solusi konkrit dan menawarkan kemudahan yang dapat mengakomodir kehidupan masyarakat.
Umat manusia di seluruh penjuru dunia akan digiring menuju gerbang di mana kesadaran kolektif terhadap hadirnya virus mematikan di sekitar kita akan tumbuh. Saya sepakat jika ada yang mengatakan bahwa di era normal yang baru nanti, selama vaksin dan obat-obatan spesifik untuk Covid-19 belum ditemukan, umat manusia akan menjalani kehidupan sebagai seorang sandera. Tidak peduli sebesar apa upaya pemerintah untuk menjaga kita, kita tetap tidak sepenuhnya menjalani kehidupan sebagai manusia merdeka
Solidaritas tidak dapat diartikan sebagai kemampuan menjadikan sebuah hastag trending di media sosial. Solidaritas berarti memupuk empati, sehingga kita bisa saling menguatkan dan membahagiakan.
Bisa saja kita menjalani era normal yang baru dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun, atau mungkin selamanya. Sedikit atau banyak pandemi Covid-19 telah mengubah perspektif manusia dalam memandang nilai-nilai kehidupan. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita di masa mendatang. (*)
*Penulis Merupakan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab
