Reses Doni Saputra di Kampung Dalam, Banyak Aduan Warga Soal Desil

datariau.com
73 view
Reses Doni Saputra di Kampung Dalam, Banyak Aduan Warga Soal Desil
Foto: Endi
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PAN, Doni Saputra, saat reses di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Sabtu (7/11/2026) pagi.
PEKANBARU, datariau.com - Persoalan pendataan desil dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) menjadi keluhan paling dominan dalam reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PAN, Doni Saputra, di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Sabtu (7/11/2026) pagi.

Warga menyampaikan keluhan terkait penetapan desil oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Doni Saputra mengungkapkan, masih banyak warga yang kondisi ekonominya tergolong tidak mampu, tetapi justru masuk dalam kategori desil tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan membuat mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan pemerintah.

Warga berharap besar pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima bansos. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

"Banyak sekali aduan warga soal desil, persoalaan pendataan yang banyak menjadi tanda tanya ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial," ungkap Doni.

Doni yang duduk di Komisi III DPRD Pekanbaru bidang sosial ini juga siap mengakomodir keluhan warga soal pendataan desil.

"Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah. Waktu kami Komisi III memanggil Dinsos membahas masalah desil juga kaget bahwa petugas di kelurahan ketika ada warga datang mengadu desil itu tidak dimasukkan dalam entry. Mereka hanya mendata-data saja kerjanya," ujarnya.

Selain meminta perbaikan pendataan desil, masyarakat juga mengusulkan adanya keterbukaan mengenai keluarga yang menerima bantuan pemerintah.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemasangan tanda atau keterangan di depan rumah keluarga penerima bansos. Dengan cara itu, masyarakat dapat mengetahui keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan.

Pemasangan tanda tersebut diharapkan dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah setempat dan koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kemarin di Banggar sudah oke, Pak Sekda juga bilang oke soal (pemasangan tanda stempel). Jadi kita ingin sama-sama pembaruan data dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan," tutup Doni. (end)

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar