PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Gerindra, H Wan Agusti SH MH, melaksanakan kegiatan reses di Jalan Tiung II, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Sabtu (7/11/2026) siang.
Sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari bantuan sosial yang terputus, penonaktifan BPJS Kesehatan, hingga pendataan desil yang dinilai belum tepat sasaran.
Salah seorang warga, Poni, mengungkapkan banyak masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan, baik melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, persoalan tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan, ketika berobat ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan, ada warga yang harus membayar sendiri karena kepesertaannya tidak aktif.
“Sekarang banyak BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, baik PBI maupun UHC, karena persoalan desil. Ketika kami berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kepesertaan tidak bisa digunakan dan harus membayar,” keluh Poni.
Ia menambahkan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar biaya pengobatan secara mandiri. Sementara itu, warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan sering kali tidak tahu harus mencari biaya dari mana.
Poni juga mengeluhkan pelayanan program UHC di puskesmas yang menurutnya terkadang sulit diakses apabila kondisi pasien tidak dianggap darurat.
“Kalau sesak napas, mungkin bisa dilayani. Tapi kalau hanya demam, harus bayar. Padahal tidak semua masyarakat punya kemampuan untuk berobat mandiri,” ujarnya.
Selain BPJS, warga juga menyoroti pendataan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Poni mencontohkan, ada warga yang suaminya bekerja hanya sebagai supir truk dan kuli bangunan tetapi justru masuk kategori desil 8. Sebaliknya, masyarakat yang dinilai mampu justru masuk desil 2 dan bisa mendapatkan bantuan.
“Banyak masyarakat ekonominya susah, mencari makan saja sulit. Tapi ada juga yang punya kebun sawit justru menerima bantuan memakai mobil,” ungkapnya.
Ia berharap dalam kegiatan reses Anggota DPRD Pekanbaru kali ini bisa memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
"Kami ingin perhatian pemerintah, tolong data penerima bantuan diperbaiki agar bantuan sosial, termasuk PKH, dan kepesertaan BPJS Kesehatan bisa tepat sasaran," harap Poni.
Menanggapi keluhan itu, Wan Agusti mengatakan persoalan desil memang menjadi salah satu aspirasi yang sering disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan resesnya.
“Ini memang sedang hangat-hangatnya. Permasalahan yang sama selalu muncul setiap saya reses, yaitu masalah desil,” kata Wan Agusti.
Ia mengaku sudah mempertanyakan proses pendataan yang menyebabkan masyarakat mampu justru masuk kategori desil rendah, sementara warga kurang mampu berada di desil tinggi.
“Kita juga bertanya kepada pihak kelurahan, apa sebenarnya persoalan desil ini sehingga pendataannya bisa seperti ini. Ada yang kaya masuk desil rendah, tetapi masyarakat yang kurang mampu justru desilnya tinggi. Akhirnya kasihan warga yang seharusnya layak menerima bantuan,” jelasnya.
