PEKANBARU, datariau.com - Soal pemberitaan bohong atau hoax yang dimuat salah satu media online Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang menginstruksikan Bidang Hukum (Bidkum) untuk memprosesnya secara hukum.
Penegasan itu diungkapkan Kapolda Riau disaksikan Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabima (WB) Brigjen TNI Edy Natar Nasution dan Kepala BIN Daerah Riau, Marsma TNI Rakhman Haryadi dalam konferensi pers, Ahad malam (22/10/2017) malam di aula Tribrata Polda Riau.
Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo SIK MM mengatakan, setelah berkonsultasi dan koordinasi dengan Bidkum, pihaknya akan mengajukan somasi kepada pihak redaksi wahanariau.com.
"Karena sesuai dengan peraturan Dewan Pers, jika medianya telah terverifikasi administrasi dan faktual Dewan Pers kita tentu memberikan hak jawab. Tapi kita cek dia (Wahana Riau, Red) belum terverifikasi," tegasnya.
Terlepas soal itu, setelah berita berjudul; "Temu Ramah Bersama Wartawan : Kapolda Riau: Negara Tak Ada Tentara, Tapi Polisi Harus Ada" menjadi viral di media sosial (medsos), berita tersebut langsung dihapus media bersangkutan. Nomor kontak redaksi yang tercantum di box redaksi juga tak dapat dihubungi.
Sebelumnya, klarifikasi Kapolda Riau menegaskan dia tak pernah memberikan pernyataan seperti yang ditulis situs tersebut. Jika pun ada menyebutkan TNI konteks-nya tidak seperti itu. Kapolda memberikan gambaran negara yang tidak mempunyai tentara hanya ilustrasi saja. Bukan dianologi Republik Indonesia.
"Masing-masing negara memiliki sejarah masing-masing. Sejarah kita dengan TNI termasuk ABRI dan rakyat bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi sejarahnya berbeda. Dikait-kaitkan dengan kita ya, gak cocok," tegasnya.
Ketika itu, Kapolda menjelaskan peran penting media dalam tugas TNI dan Polri. "Harusnya dimuat dari awal sambutan saya, jangan sepenggal-sepenggal," kata Kapolda.
Irjen Pol Nandang menyatakan, dalam acara silaturahmi dirinya tidak pernah mengatakan seperti yang ditayangkan di situs berita yang berkantor di Kota Dumai itu.
Dalam kesempatan itu, Kapolda menjelaskan bahwa Polri dan TNI harus bersinergi dengan empat pilar, istilah yang dibuat. Paling pokok, bagaimana bersinergi dengan empat Pilar, Polri, TNI, Pemda dan Pranata Sosial. Agar tujuan nasional berupa wawasan nusantara, ketahanan nasional, pembangunan, penegakan HAM dan hukum, dapat tercapai. Keempat pilar ini berkontribusi dan bersinergi termasuk dengan dengan media.
Lebih lanjut, diungkapkannya, sinergi itu tujuanya termasuk untuk pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Keberadaan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) Polri, kata Nandang, perlu disiapkan dengan baik untuk tujuan itu.
"Saat acara dengan wartawan itu saya sampaikan bahwa pagi sebelum acara itu saya baru mengumpulkan ratusan Bhabinkamtibmas. Saya rasa perlu saya perlu sampaikan itu di depan wartawan," kata Nandang.
Kepada Bhabinkamtibmas, pagi itu, Nandang menyampaikan empat pilar tadi. Dan hal itu diulangnya kembali saat di hadapan wartawan.
Kendati begitu Nandang menyatakan permintaan maaf. "Secara pribadi dan Kapolda Riau, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara di Republik Indonesia atas berita ini. Tidak ada maksud untuk menyatakan sesuatu yang lain itu tidak penting. Semua komponen bangsa itu penting. Untuk bahu membahu membangun bangsa ini," pungkasnya.
